Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mulai mempersiapkan evaluasi dan reshuffle kabinet dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Menurut Fadli, Jokowi harus bisa menentukan mana menteri yang benar-benar bekerja dan yang hanya menampilkan pencitraan semata.
"Saya jauh-jauh hari ngomong, presiden sebaiknya mempersiapkan rencana reshuffle, evaluasi. Mana menteri-menteri yang jalan, mana yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benar-benar kerja," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Wajah Politik Kita' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2018).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyoroti Menaker Hanif Dhakiri saat melakukan inspeksi ke penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan memanjat pagar. Dia menyesalkan Jokowi yang dalam memilih menteri menyisihkan sosok berpengalaman dan kompeten di bidangnya.
"Di tim Pak Jokowi lemah sekali orang-orang yang mengerti hukum. Misalnya ada Pak Yusril, Saldi Isra, atau Pak Irman mungkin akan lain, sehingga banyak nabrak-nabrak. Mudah-mudahan ini bukan gejala terus-menerus karena akan membahayakan Presiden. (Menteri) bukan orang-orang yang baik dalam bidangnya," kritiknya.
Selain Hanif, Fadli juga dia juga mengkritik Mekumham yang dinilainya menabrak aturan dalam kisruh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menteri lain yang menjadi sasaran kritik Fadli adalah Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang dinilainya melakukan intervensi kepada Partai Golkar.
"Kami berharap pemerintah jangan intervensi parpol dengan kepentingan jangka pendek. Tidak boleh Menkopolhukam itu berbicara soal izin. Itu tidak elok sekali. Apalagi sudah membicarakan
tanggal dan tempatnya. Itu kapasitas panitia, Menko Polhukam bukan panitia. Itu intervensi telanjang. Saya kira Ibu Mega marah kalau dengar seperti itu," tutupnya.
TERPOPULER
