Suara.com - Wakil Ketua DPR-RI Fahri Hamzah menyatakan hubungan antara legislatif dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah membaik.
"Karena itu, mengenai larangan bagi menteri Kabinet Kerja Jokowi - JK untuk menghadiri rapat-rapat di DPR-RI, hal tersebut sudah tidak berlaku," tandasnya menjawab Antara Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu, (29/11/2014).
"Oleh karena itu pula, larangan tersebut tak dipermasalahkan lagi. Hubungan kerja kita sudah berjalan," lanjutnya usai makan siang bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalsel.
Menurut politisi PKS asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, Pemerintahan Presiden Jokowi sudah menyadari pentingnya hubungan kerja yang baik dengan DPR-RI.
"Apalagi tujuan kita bersama untuk menyejahterakan rakyat Indonesia, yang antara lain melalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu sumber pembiayaan," tandasnya, didampingi Ketua DPW PKS Kalsel Ibnu Sina.
"Kalau melaksanakan APBN tanpa persetujuan atau disahkan DPR-RI, maka bisa dianggap ilegal. Kan tahu sendiri, kalau ilegal akan berhadapan dengan hukum," lanjut Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS tersebut.
Ia menyatakan bahwa masa lalu biar belalu, tapi bagaimana ke depan menyamakan persepsi untuk bersama-sama membangun dan menata negara dan Bangsa Indonesia lebih maju lagi.
"Artinya segala perbedaan pendapat masa lalu, hanya sebagai catatan untuk kita perbaiki bersama, seperti perbaikan terhadap kehidupan rakyat Indonesia," kata Fahri Hamzah. (Antara)
TERPOPULER
