Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penenggelaman kapal ikan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia bukan aksi gagah-gagahan pemerintah atau apa yang dia sebut "display politik".
"Tapi ini masuk soal prinsip dalam wilayah kedaulatan Republik," tegas presiden yang akrab disapa Jokowi itu dalam akun Facebook-nya, Minggu (7/12/2014).
"Kita akan ukur secara objektif apakah setelah penenggelaman kapal asing ini hasil tangkapan nelayan kita meningkat? Ekspor kita meningkat? Kesejahteraan nelayan meningkat?" lanjut dia.
Ia mengatakan bahwa setelah langkah penenggelaman, TNI Angkatan Laut akan secara intensif menggelar patroli untuk menjamin wilayah laut Indonesia besih dari penangkap-penangkap ikan ilegal.
"Dan nelayan-nelayan dari bangsa sendiri bisa berdikari secara ekonomi. Ikan-ikan kita masuk ke dalam pasaran internasional, di mana yang menjual dengan harga pasaran internasional adalah nelayan Indonesia," imbuh Presiden.
"Kita harus targetkan sesuai dengan data BPK yaitu hasil tangkapan ikan harus Rp300 trilyun/tahun, jangan seperti kemarin dengan subsidi ke nelayan Rp11 trilyun tapi hasilnya hanya Rp300 milyar/tahun," tulis Jokowi.
Jika target Rp300 triliun itu masuk ke kas negara, lanjut Jokowi, maka pemerintah akan bisa dengan mudah membangun kampung-kampung nelayan, infrastruktur seperti galangan kapal, pasar ikan khusus, dan mengembangkan jaringan pemasaran dunia untuk ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Indonesia.
"Kita harus berpikir jauh ke depan, berpikir untuk memperbaiki kehidupan bangsa, jangan hanya terjebak zona nyaman lalu kita takut memperbaiki keadaan," ujar Jokowi.
Pada Jumat (5/12/2014) TNI Angkatan Laut meledakan dan menenggelamkan kapal-kapal asing milik nelayan Vietnam di perairan Natuna, Kepulauan Riau.
TERPOPULER
