Pengamat: Ada Motif Saling Sandera Prabowo-Jokowi di Balik Kasus Penyadapan

Suara.com - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menduga ada motif politik saling sandera antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di balik polemik dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara.

Menurut Ridho, dugaan penyadapan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan intelijen dan keamanan. Ia menilai ada kemungkinan praktik itu menjadi bagian dari upaya memantau pergerakan politik Prabowo melalui orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Jokowi dan kini berada di pemerintahan.

"Ini bukan persoalan kecerobohan intelijen, keamanan, tapi ini ada motif politik saling sandra di dalamnya," ujar Ridho kepada Suara.com, Jumat (6/11/2026).

Ia menduga pihak Jokowi memanfaatkan sejumlah orang yang masih memiliki kedekatan dengannya untuk memantau aktivitas kelompok Prabowo di pemerintahan.

"Supaya pergerakan Prabowo Cs ini terpantau oleh Jokowi, maka Jokowi memanfaatkan orang-orangnya yang sedang berada di pemerintahan," ujarnya.

Ridho bahkan menilai dugaan tersebut berkaitan dengan upaya kelompok tertentu untuk mempertahankan pengaruh politik di lingkar kekuasaan Prabowo.

"Terlepas saya banyak kritik terhadap Prabowo, tapi makar yang dilakukan oleh (Listyo) Sigit Cs ini perbuatan yang tidak bisa dimaafkan dan ini bagian dari geng Solo ingin mengontrol kekuatan Prabowo," tandasnya.

Posisi Teddy Indra Wijaya Ikut Disorot

Dalam konteks tersebut, Ridho turut menyoroti posisi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang belakangan menjadi perbincangan publik. Teddy merupakan mantan ajudan Jokowi sebelum masuk ke pemerintahan Prabowo.

"Kita lihat saja si Prabowo surprise-surprise apa yang akan dilakukan oleh istana terhadap pergerakan yang dilakukan oleh Jokowi Cs, termasuk Teddy yang akhir-akhir ini sedang menjadi pembicaraan publik," kata Ridho kepada Suara.com, Jumat (6/11/2026).

Ridho juga mengingatkan pentingnya posisi Sekretaris Kabinet sebagai penghubung antara presiden dan berbagai pihak yang ingin menyampaikan masukan kepada kepala negara. Menurutnya, jabatan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat komunikasi publik dengan presiden.

"Sipil atau militer yang penting bagaimana fungsinya bisa menjadi jembatan bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan kepada presiden," tegasnya.

Ia menilai selama ini akses publik untuk menyampaikan masukan kepada Presiden Prabowo masih terbatas. Kondisi tersebut, menurut Ridho, perlu menjadi perhatian dalam mengevaluasi peran Teddy sebagai Seskab.

"Selama ini kan si Teddy ini enggak memberikan ruang kepada publik untuk memberikan masukan kepada presiden, semuanya tertutup, sulit, bahkan tidak bisa menembus presiden untuk memberikan masukan-masukan itu," imbuhnya.