REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar versi Munas di Bali, Idrus Marham, yakin kepengurusan partainya yang akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
"Kami punya keyakinan presiden Jokowi dan Wakil presiden JK, pasti akan mendukung proses yang sesuai aturan yang ada," kata Idrus di DPR, Jakarta, Jumat (12/12/2014).
Menurut Idrus seluruh tahapan Munas di Bali sudah sesuai prosedur dan AD/ART.
"Kita berkeyakinan, berdasarkan AD/ART dan fakta politik, serta langkah-langkah, mulai dari pleno dan rapimnas untuk menetapkan Munas Golkar. Dan munas pun berjalan damai dan prosesnya demokratis. Sehingga tidak ada alasan bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan susunan kepengurusan dari kami," kata Idrus.
Seperti diketahui, saat ini Golkar terpecah menjadi dua. Kubu Aburizal Bakrie menggelar Munas IX di Bali dan sudah mendaftarkan hasilnya ke Kemenkumham. Demikian juga dengan kubu Agung Laksono yang menyelenggarakan Munas IX di Jakarta. Tapi, sampai hari ini, Kemenkumham belum membuat keputusan.
Idrus menilai langkah kelompok Agung hanya sebatas kepentingan subyektif dan sengaja ingin merusak Partai Golkar dengan menghalalkan segala cara.
"Jadi, apakah orang-orang ini layak dipercaya untuk kepentingannya yang subyektif dan merusak partai. Langkah yang mereka ambil mengganti ketua fraksi, menggantikan wakil ketua MPR, itu kan subjektif orang tertentu. Berpolitik itu berjuang untuk cita-cita dan ideologi. Kalau begini caranya kan hanya akan mendegradasi partai," katanya.
Sebaliknya, kelompok Agung Laksono juga mengecam kubu Aburizal Bakrie karena mempercepat pelaksanaan munas, padahal seharusnya dilakukan awal 2015. Sama seperti Idrus, Agung dkk juga meyakini pemerintah akan mengesahkan kepengurusan mereka.
TERPOPULER