-
Rocky Gerung menyarankan Gibran mematuhi putusan MK dan MA terkait status keabsahan ijazahnya.
-
Putusan MK dan MA sebelumnya menilai bukti surat kesetaraan ijazah Gibran belum kuat.
-
Prabowo Subianto justru mendorong Gibran melawan di PTUN dan mengajukan PK ke MA.
Suara.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung mengingatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar tunduk pada ketetapan lembaga peradilan terkait polemik keabsahan ijazahnya. Pandangan Rocky ini muncul tepat sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong Gibran menempuh upaya hukum lanjutan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) serta Mahkamah Agung (MA).
Perbedaan pendekatan kedua tokoh lingkaran istana ini menyoroti batas kepatuhan terhadap vonis hukum yang sudah berjalan. Rocky menilai seluruh jalur peradilan sebenarnya telah memberikan kesimpulan final atas status dokumen pendidikan Gibran.
Saat menghadiri peresmian program Polisi Peduli Pengangguran di Bandung, Rabu (11/11/2026), Rocky menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mengeluarkan sikap resmi untuk mengintervensi proses hukum.
![Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (tengah) menyampaikan keterangan dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026). [ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/11/11/47723-gibran-rakabuming-raka.jpg)
"Kalau sudah finish, ngapain?" ujar Rocky di Bandung.
"Tidak ada tanggapan wantimpres, Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah diputuskan, ya diputuskan, mengikuti saja."
Menurut Rocky, Gibran tidak perlu lagi mencari celah hukum baru karena mekanisme peradilan sudah menuntaskan perkara tersebut.
Rocky mempertanyakan urgensi langkah hukum lanjutan yang hendak ditempuh Gibran. Ia berpandangan bahwa semua instrumen peradilan sudah bekerja dan menghasilkan keputusan yang mengikat.
"Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan," ucap Rocky.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak mana pun yang memberikan masukan di luar koridor aturan hukum yang berlaku. Batasan tersebut mencakup ketetapan yang sudah diketuk palu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA).
"Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung," tegas Rocky.
Sebelumnya, amar putusan MK mencatat bahwa bukti mengenai keabsahan surat keterangan kesetaraan ijazah SMA sederajat milik Gibran belum cukup kuat, senada dengan putusan MA yang menolak keabsahan dokumen tersebut.
Sikap Rocky tersebut kontras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan empat mata bersama Gibran pada Selasa (10/11/2026) pagi. Pertemuan itu secara khusus membahas dinamika publik seputar polemik riwayat pendidikan sang wakil presiden.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo diklaim menyarankan Gibran untuk terus memperjuangkan pembuktian dokumen akademiknya melalui jalur pengadilan. Namun klaim itu sudah dibantah oleh Istana.