Suara.com - Sekretaris Jenderal Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid berpendapat bahwa Natal adalah saat yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk membicarakan penyelesaian masalah Papua dengan damai.
"Presiden Jokowi jangan hanya meresmikan pasar, hadiri Natal atau lainnya. Ada masalah di Papua sejak 1961 hingga sekarang yang butuh penyelesaian," kata kata Thaha Alhamid di Kota Jayapura, Papua, Jumat (12/12/2014), menanggapi rencana kedatangan Presiden Jokowi untuk menghadiri Perayaan Natal Nasional 2014 di Papua.
Thaha mengatakan, pada Agustus lalu, di hadapan Ketua Sinode GKI Tanah Papua dan sejumlah pejabat serta orang dekatnya, Jokowi yang masih berstatus presiden terpilih mengeluarkan pernyataan yang sangat menyegarkan dan memberikan harapan bagi orang Papua.
"Satu pernyataan yang bikin saya kaget dari Pak Jokowi, yaitu dia sampaikan bahwa sebagian besar masalah Papua disebabkan karena cara pandang orang Jakarta (pemerintah pusat)," kata Thaha Alhamid.
"Ini pernyataan yang menarik. Disampaikan oleh seorang presiden terpilih. Kalau tidak percaya konfirmasi ke Ketua Sinode GKI Papua. Jadi, jika Presiden Jokowi mau Natal di sini, datang kepada rakyat, jangan dipolitisasi dengan berbagai macam alasan, apalagi telah punya pengalaman dua kali ke Papua," katanya.
Thaha menyampaikan bahwa pada kesempatan itu, ia mengusulkan agar jika nanti memimpin bangsa dan negara Indonesia, pertama kali yang harus diubah adalah cara pandang Jakarta kepada orang Papua.
"Jadi, selama pandang orang Papua sebagai musuh, separatis, bodoh, jahat, pemalas, dan pemabuk, maka hal itu tidak akan menyelesaikan masalah di Papua," katanya.
Sebagai presiden, kata dia, Jokowi berhak datang dan berkunjung ke mana saja di negara ini.
"Tapi, kalau Jokowi mau ke Papua, upayakan bertemu dengan rakyat secara alamiah, itu yang pertama. Kedua, ini suasana Natal penuh kedamaian, jangan taruh mobil lapis baja, penjagaan di mana-mana, beri ruang cukup bagi rakyat Papua bertemu dengan presiden mereka, Pak Jokowi," katanya.
Selain mengusulkan untuk penyelesaian masalah Papua secara damai dengan dialog atau komunikasi yang konstruktif, Thaha juga mengusulkan agar Presiden Jokowi membebaskan para tahanan atau narapidana politik, serta menghidupkan kembali UU Otsus terkait Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
"Jika ini dilakukan, baru orang Papua percaya bahwa Presiden Jokowi punya komitmen, ada perspektif penyelesaian damai yang baik. Tapi, kalau hanya janji, sama saja tidak menyelesaikan," katanya.
Presiden Joko Widodo direncanakan menghadiri Perayaan Natal Nasional 2014 di Lapangan Lanud Sentani, Kabupaten Jayapura, pada 27 Desember.
Presiden juga dijadwalkan meresmikan sejumlah pasar, berkunjung ke Wamena, dan bertemu sejumlah tokoh Papua. (Antara)
