REGIONAL:
- Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengecam keras kasus kekerasan seksual oleh oknum pimpinan pesantren di Kabupaten Pati, Jateng.
- Muhaimin menyatakan Indonesia darurat kekerasan pendidikan serta menegaskan pelaku tersebut bukanlah ulama melainkan sosok yang memanipulasi institusi agama.
- Pemerintah akan membangun sistem hotline pengaduan efektif dan menggerakkan pengawasan daerah guna melindungi santri dari potensi kekerasan di masa depan.
Suara.com - Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, bereaksi keras atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo di Desa Tlogosari, Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Cak Imin menyebut pelaku bernama Ashari itu sebagai Kiai Palsu yang sejak awal hanya memanfaatkan institusi agama untuk melakukan tindakan asusila.
Ia menegaskan bahwa sosok pelaku sama sekali tidak dikenal dalam jaringan ulama.
“Perlu saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di Pati oleh orang yang mengatasnamakan Kiai pesantren Palsu menurut saya ini harus menjadi alarm. Kayak yang di Pati ini, sama sekali tidak pernah dikenal,” ujar Cak Imin di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Ketua Umum PKB ini menilai tragedi di Pati hanyalah sebagian kecil dari kenyataan pahit yang terjadi di lapangan.
Ia pun berkesimpulan bahwa saat ini Indonesia berada dalam kondisi darurat penanggulangan kekerasan di lembaga pendidikan.
“Ini adalah tanda-tanda fenomena Gunung Es yang pasti harus diwaspadai. Saya sampai pada kesimpulan darurat penanggulangan kekerasan pada lembaga pendidikan atau pesantren,” tegasnya.
Cak Imin meyakini tidak ada ulama asli yang tega menodai kehormatan santrinya sendiri. Menurutnya, oknum semacam itu hanyalah pemalsu yang menggunakan pesantren sebagai kedok untuk menipu masyarakat.
![Kiai Ashari dari pondok pesantren di Pati ditangkap karena kasus pencabulan terhadap puluhan santri [Hasil generate chatGPT dari bidik layar asli]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/05/07/47770-kiai-ashari-dari-pondok-pesantren-di-pati-ditangkap-karena-kasus-pencabulan-terhadap-puluhan-santri.jpg)
“Tidak ada ulama yang memanfaatkan pesantrennya, kecuali orang itu memang sejak awal punya niat manipulasi,” tambahnya.
Meski secara birokrasi koordinasi ada di bawah Kemenko PMK, Cak Imin menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung menggerakkan pemerintah daerah guna melakukan pengawasan secara diam-diam demi melindungi para santri.
Ia juga mendorong kementerian terkait untuk segera membangun sistem pengaduan atau hotline yang bisa menjangkau pelosok daerah agar korban tidak takut untuk melapor.
“Saya siap mem-backup Kemenko PMK, mem-backup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk satu, segera membangun hotline yang efektif. Hotline itu tidak hanya di pusat, hotline itu di masing-masing kabupaten,” jelas Cak Imin.
Lebih lanjut, ia berkomitmen untuk terus mengambil inisiatif dalam mendorong pemerintah daerah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
“Saya sendiri akan terus berinisiatif menggerakkan pemerintah daerah,” pungkasnya.
TERPOPULER
