Legalkan Miras, Ahok Lakukan Kesalahan Berpikir yang Fatal

Suara.com - Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan melegalkan pabrik minuman keras menuai protes. Anggota Komisi IX DPR, Okky Asokawati mengatakan, pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu merupakan kesalahan berpikir yang fatal.

Kata Okky, pernyataan Ahok itu juga menunjukkan sikap yang tidak peka terhadap masalah yang ditimbulkan akibat minuman keras dan juga sikap yang tidak sensitif.

“Jika ingin menekan miras oplosan, kuncinya di penegakan hukum (law enforcment) oleh aparat penegak hukum. Langkah preventif semestinya lebih dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Bukan seperti yang saat ini kerap muncul, bergerak bila ada kejadian,” kata Okky dalam keterangan tertulis yang diterima suara.com, Sabtu (13/12/2014).

Okky mengatakan, negara telah mengatur ihwal peredaran Miras  sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
PPP, kata Okky, sejak awal tegas terhadap minuman beralkohol dengan mendorong terciptanya zona anti miras di Indonesia.
 
Ini ditunjukkan dengan posisi PPP sebagai inisiator pembentukan RUU Anti Minuman Keras dan telah disetujui dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

“Dampak negatif dari peredaran miras ini jelas akan mengancam bonus demografi yang akan diraih RI pada 2025. Kadar merusak miras ini sederajat dengan narkoba, yang telah menggerogoti generasi muda kita. Ini sama saja ancaman bagi keberlangsung peradaban RI. Faktanya, minuman beralkohol dapat mudah dijumpai di toko ritel di sekitar lingkungan kita secara bebas. Ini menjadi pemicu miras oplosan yang terbukti mengancam jiwa. Ini akibat kontrol pembelian miras sulit dijalankan. Sama halnya seperti saat ini, tidak sedikit anak-anak di bawah umur 18 tahun yang bisa membeli rokok,” lanjutnya.

Kemarin, Basuki Tjahaja Purnama berbicara tentang minuman keras oplosan yang marak beredar di masyarakat. Basuki alias Ahok mengungkapkan, warga Jakarta harus membantu memberantas minuman keras oplosan. Sedangkan minuman keras yang diproduski pabrik diperbolehkan.