Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku tak mempermasalahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menolak rencana pembangunan proyek moda transportasi Light Rail Transit (LRT/Kereta Rel Ringan).
Diketahui, DPRD DKI menolak penganggaran untuk pembangunan LRT itu dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), Kamis (18/12/2014). Parlemen DKI menilai, konsep integrasi moda transportasi itu belum jelas, selain juga mempertanyakan rincian soal Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), DED (Detailed Engineering Design), dan PSO (Public Service Obligation) dari pengoperasionalan LRT tersebut.
Terkait penolakan itu, Ahok mengaku akan mencari pihak swasta saja yang berani berinvestasi, agar pembangunan moda transportasi itu bisa terlaksana sesuai target. Untuk diketahui, sesuai rencananya di awal menggulirkan wacana ini, pembangunan ditargetkan bisa dimulai tahun 2015.
"Ya udah, enggak apa-apa. Penolakan itu artinya kita akan tempuh kerja sama dengan swasta," ucap Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (19/12).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menerangkan, jika nantinya proyek pembangunan LRT jadi dikerjakan oleh pihak swasta, maka nantinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) kemungkinan tidak akan mendapatkan untung dari segi properti. Walau begitu, hal tersebut pun menurutnya tak jadi masalah.
"Kalau kerja sama dengan swasta, kan barang (LRT) dapat, tapi enggak dapat keuntungan dari propertinya," kata Ahok.
Sebagai informasi, wacana pembangunan LRT dimunculkan Pemprov DKI sebagai satu lagi solusi untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta. Wacana ini muncul usai terus mandegnya pembangunan moda transportasi monorel yang dilakukan oleh PT Jakarta Monorail.
TERPOPULER
