Suara.com - Sejumlah tukang ojek yang menamakan diri Front Transportasi Jakarta demonstrasi di depan kantor Balai Kota Jakarta untuk protes rencana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama memperluas zona larangan sepeda motor.
"Kita sebagai rakyat semakin merugi, yang diuntungkan para kapitalis pengelola parkir. Kalau seperti ini nanti gimana nasib kami," kata salah satu tukang ojek, Didi, dalam orasi. Didi adalah tukang ojek di sekitar halte Tosari, Jalan Sudirman.
Kata Didi, selama uji coba larangan di sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat sejak 17 Desember 2014 saja sudah merugikan banyak tukang ojek, apalagi kalau sampai waktunya diperpanjang dan diperluas sampai Blok M.
"Kami bayar pajak, pajaknya itu dipakai untuk bayar gaji Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) dan pejabat-pejabat lainnya. Sekarang lahan untuk dapat uang agar kami bayar pajak dirampas," kata Jamhuri, tukang ojek di Stasiun Sudirman.
Para tukang ojek berharap Ahok membatalkan rencana tersebut.
Sebelumnya, Ahok mengatakan akan menerapkan larangan bagi sepeda motor sepanjang jalur Transjakarta koridor 1: Blok M - Kota.
"Di koridor I dulu. Sama mungkin di Kuningan. Itupun kita mau utamakan yang koridor I pun tidak sampai Kota Tua. Mungkin dari Merdeka Barat sampai Ratu Plaza atau sampai Blok M. Semua ada jalur alternatif kan," kata Ahok.
Dengan demikian, nanti sepeda motor tidak boleh melintas di Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Trunojoyo, Jalan Sisingamangaraja, Sudirman, MH Thamrin, Medan Merdeka Barat, dan Gajah Mada/Hayam Wuruk.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menegaskan kebijakan ini untuk mengurangi kemacetan akibat banyaknya sepeda motor.
"Prinsip kita kan sederhana, yang kita mau stop motor itu yang sudah jalur busway-nya baik," kata Ahok.
