Suara.com - Komisaris Jenderal Budi Gunawan disarankan untuk memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji.
"Saya rasa (hadir). Lebih cepat lebih baik. Biar keterangannya terang benderang. Itu juga mengurangi beban beliau," kata juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, di DPR, Jakarta, Jumat (30/1/2015).
Tapi, hadir atau tidak hadir kembali kepada diri Budi Gunawan sendiri karena dia memiliki hak untuk menolak hadir dari panggilan KPK dan tentu saja dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Ini bukan suatu yang aneh saksi atau tersangka tidak hadir. Tapi saya tidak tahu alasannya ketidakhadirannya itu," kata politisi Golkar.
Budi ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Budi dikenakan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2 serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.
Gara-gara kasus itu, pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman ditunda Presiden Joko Widodo sampai waktu yang tidak ditentukan.
