Suara.com - Hari ini, Jumat (30/1/2015), Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Namun, calon Kapolri yang juga mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ketika masih menjadi Presiden RI itu tidak bersedia memenuhi panggilan dengan alasan masih akan menunggu hasil sidang praperadilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015).
Menanggapi Budi Gunawan mangkir dari panggilan hari ini, salah satu pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, Bahrain, mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum di KPK.
"Kalau dia tidak mau hadir, tentu ada alasannya. Lalu, ada panggilan dan seterusnya," kata Bahrain kepada suara.com.
Artinya, setelah prosedur pemanggilan terhadap Budi dilakukan, tinggal ketegasan KPK.
"Tinggal mau tindakan seperti apa," katanya.
Kalau sampai dipanggil KPK berkali-kali dan Budi Gunawan tetap menolak hadir, ia bisa dijemput paksa.
"Berdasarkan KUHAP jemput paksa itu sesuai dengan KUHAP, dan itu kewenangan penyidik akan dilakukan juga dua kali panggilan tidak patut, kemungkinan ada dijemput paksa tapi saat ini belum," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa.
