Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi akan bertemu di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/2/2015). Agenda pertemuan tersebut untuk membahas gaji pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia.
"Saya mau ketemu Menpan. Kita mau bahas termasuk soal sistem gaji seluruh PNS di indonesia," ujar Basuki yang biasa disapa Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/2/2015).
Pertemuan Ahok dengan Menpan terbilang mendadak sehingga ia pun membatalkan jadwal bertemu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan pukul 13.00 WIB.
"Enggak (jadi ke Kemenhub), aku minta Wagub ke Kemenhub," kata Ahok.
Ahok dan Yuddy akan membahas sistem penggajian PNS. Tunjangan kinerja daerah akan berubah dari sebelumnya. PNS akan dinilai berdasarkan prestasi dan diberi poin. Semakin banyak poin yang diperoleh, maka tunjangan yang akan didapatkan semakin tinggi.
"Nah model ini harus ada hitungannya. Bukan cuma gaji naik berapa. Poin-poin kerjanya TKD dinamis itu bicara poin," kata Ahok.
"Kalau daerah yang gajinya kecil sudah dibatasi, tidak boleh lebih dari 30 persen, misalnya dari APBD. Justru poinnya dikecilkan. Kalau daerah kamu lebih bagus APBD-nya poinnya dari satu poin lima ribu bisa 10 ribu, nah kayak gitu. Sistemnya ada, ini yang kita mau samakan persepsinya," kata dia.
Ahok mengatakan ide mengukur kinerja PNS berdasarkan poin tercetus dari Presiden Joko Widodo. Tujuannya agar seluruh PNS dapat bekerja dengan baik.
Jakarta merupakan kota pertama yang menerapkan sistem itu. Ahok berharap sistem ini berjalan dengan baik, lalu daerah lain mengikuti.
"Presiden, kan bilang mau model (Jakarta). Kita sepakat lakukan reformasi birokrasi dengan Presiden, Menpan dan Saya waktu itu duduk kita sudah ngomong. Bahwa ini, kan kelanjutan dari idenya Pak Presiden. Kita pengen satu provinsi jadi model dulu," kata mantan Bupati Belitung Timur.
