Suara.com - Sejak Komisaris Jenderal Budi Gunawan disetujui DPR menjadi Kapolri, sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum juga melantiknya. Penundaan pelantikan terjadi karena Budi ditetapkan KPK menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi.
PDI Perjuangan mengatakan yang perlu dipertimbangkan dalam kasus ini bukan soal kecewa atau tidak terhada penundaan pelantikan Budi, tetapi bagaimana Presiden Joko Widodo menghargai proses hukum dan politik yang telah dilewati.
"Ini bukan kecewa atau tidaknya, tetapi bagaimana kita harus menghargai proses yang sudah dilakukan,," kata politisi PDI Perjuangan Pramono Anung di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2015).
Pramono mengatakan ada proses politik dan hukum yang ditempuh selama proses pencalonan Budi menjadi Kapolri. Proses politik di DPR dan proses hukum saat ini sedang berlangsung.
"Ini kan ada prosesnya, politik dan hukum, politik sudah selesai, tinggal masalah hukum sekarang, kita tunggu saja keputusan Presiden, bukan langsung diminta dibatalkan, kalau memang bersalah silakan dihukum saja," kata mantan Wakil Ketua DPR periode 2009-2014.
Publik menilai Jokowi belum bersikap tegas terhadap Kapolri karena masih ada tarik menarik di lingkaran Jokowi, ada yang meminta Jokowi melantik Budi, ada juga yang meminta membatalkannya.
TERPOPULER
