Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Aboebakar Al Habsy mengecam aksi penyerangan yang dilakukan puluhan orang terhadap perkampungan Majelis Az Zikra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (11/2/2015) malam.
Aboebakar meminta aparat penegak hukum memproses kasus tersebut sesuai dengan aturan yang ada.
"Jangan sampai tindakan ini menjadi preseden buruk untuk kerukunan dan keamanan di Indonesia," kata Aboebakar, Kamis (12/2/2015).
Aboebakar menambahkan konflik sosial ini merupakan warning bagi aparat keamanan, ada potensi konflik baru antara Sunni dan Syiah. Dia mengingatkan jenis konflik seperti itu sebenarnya telah muncul di Indonesia sebelumnya, yaitu di Sampang dan Jember.
"Oleh karenanya, potensi konflik yang seperti ini harus diantisipasi dengan baik oleh aparat. Jangan sampai konflik serupa timbul di daerah yang lain," katanya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny F Sompie mengimbau masyarakat agar tetap menahan diri tidak terpancing emosi untuk balas dendam.
"Imbauan saya bahwa berkaitan dengan agama, sebaiknya kita serahkan kepada Menteri Agama dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk dicari solusinya," kata Ronny kepada suara.com.
Sedangkan berkaitan dengan kasus penyerangan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kata Ronny, sebaiknya diserahkan kepada Polri melalui Polres Bogor dan Polda Jawa Barat.
Pernyataan Ronny terkait dengan adanya isu ancaman serangan susulan apabila 38 orang yang diduga terlibat penyerangan ke kampung Az Zikra yang diamankan oleh polisi tidak segera dilepaskan.
Ronny menegaskan orang yang terbukti ikut menyerang kampung majelis itu akan tetap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
"Yang menyerang tetap salah," katanya.
Pimpinan Majelis Az Zikra Ustadz Arifin Ilham menyebut para penyerang sebagai sekelompok preman. Ia mengatakan, mereka juga menganiaya dan menculik salah satu pengurus Az Zikra, Faisal.
Dari keterangan Ustdz Ilham, kelompok tersebut marah lantaran majelis Az Zikra menolak paham Syiah. Mereka juga meminta spanduk penolakan atas faham Syiah segera diturunkan.
