Suara.com - Pemilihan dan pengangkatan Kapolri tanpa adanya keterlibatan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai berpotensi rawan. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menganggap potensi yang ditimbulkan adalah adanya kecondongan untuk berpihak.
"Ada historis yang tidak bisa pejabat itu muncul dari satu pintu. Nantinya akan ada alasan yang tidak netral dan menonjolkan keberpihakan. Sebaiknya melibatkan (melalui) lebih dari satu pihak," ujar Ray, di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Timur, Kamis (12/2/2015).
Ray menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang memiliki hak prerogatif untuk memilih langsung Kapolri. Namun keberpihakannya kepada calon Kapolri secara politik akan sangat sulit untuk dihindari.
Lebih lanjut, Ray menuturkan bahwa tidak bisa dipungkiri kedekatan dan proses lobi-lobi politik dengan para anggota dewan di DPR, juga lebih berpengaruh dalam fit and proper test.
"Masalah seperti dalam pengangkatan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri akan lebih sering terjadi," tandasnya.
TERPOPULER
