Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan meski yang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan secara pribadi, putusan hakim yang memenangkan Budi sesuai dengan harapan PDI Perjuangan dan DPR RI yang selama ini menginginkan pelantikan Budi menjadi Kapolri kuat secara hukum dan etika.
Walaupun, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Joko Widodo segera melantik Budi menjadi Kapolri, kata Eva, bilamana nanti Presiden mengambil keputusan lain atau melantik calon selain Budi, hal itu akan tetap dihormati.
"Meski meminta pelantikan BG, tetapi jika Presiden memutuskan lain, PDI Perjuangan seperti halnya semua parpol di KMP dan KIH (kecuali Demokrat) akan menghormati putusan Presiden," kata Eva dalam pesan singkat kepada suara.com.
Eva menambahkan bagi PDI Perjuangan, mendukung apapun keputusan Presiden Jokowi merupakan konsekwensi dari partai pengusung dan pendukung, seperti halnya dalam kasus pencabutan harga BBM bersubsidi tempo hari.
Terkait kemungkinan tim hukum KPK mengajukan kasasi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Eva berharap hal itu tidak berdampak kepada masyarakat.
"Jika toh KPK ingin kasasi ke MA, semoga upaya hukum tersebut dilakukan tanpa berdampak membelah masyarakat lebih lanjut," katanya.
Eva mengingatkan bahwa saat ini APBD 2015 telah disahkan DPR. Artinya pembangunan harus tetap berjalan tanpa diganggu kemelut antara KPK dan Polri.
"Saatnya roda pemerintahan berjalan produktif. APBD 2015 baru digedok, dukung Jokowi-Jusuf Kalla membangun kesejahteraan menuju demokrasi yang substantif. Artinya penegakan keadilan berjalan simultan dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.
