Suara.com - Tersangka atas kasus tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pembahasan APBN-Perubahan 2013 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sutan Bathoegana, mengaku belum berpikir untuk mengajukan praperadilan untuk penetapan tersangkanya.
"Belum terpikir," kata Sutan usai diperiksa KPK, Senin (23/2/2015).
KPK menetapkan tersangka kepada Sutan pada 14 Mei 2014 dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan anggaran APBNP tahun 2013 di Kementerian ESDM. Dia baru ditahan pada 2 Februari 2015 atau sembilan bulan lebih setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Pada hari ini, Suryadharma Ali (SDA) mengajukan upaya Praperadilan kepada KPK terhadap penetapan tersangkanya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyelenggaraaan ibadah haji tahun 2010 hingga 2013, saat dia menjabat sebagai Menteri Agama.
Gugatan praperadilan ini menyusul dikabulkannya gugatan permohonan Komjen Polisi Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Kami sudah mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepat pukul 08.00 WIB hari ini," kata ketua tim penasihat hukum SDA, Humprhey Djemat, dalam konferensi persnya di kawasan Jalan Ampera, Jakarta, Senin (23/2/2015).
Humphrey menambahkan, penetapan SDA menjadi tersangka pada 22 Mei 2014 lalu, dinilai semena-mena lantaran belum mempunyai bukti permulaan yang cukup. Selain itu, tambahnya, penetapan tersangka SDA dilakukan pada saat dimulainya rangkaian penyidikan oleh penyidik KPK, baru setelah itu KPK secara maraton melakukan pemeriksaan saksi dan barang bukti.
Selain itu, Humphrey juga menggugat KPK dengan nominal Rp 1 triliun sebagai kerugian materil lantaran nasib penetapan tersangka SDA selama sembilan bulan ini. Humphrey juga meyakini, sejak penetapan tersangka, kliennya ini tidaklah bersalah.
"Karenanya, perbuatan yang dilakukan KPK tersebut membuat SDA menderita dan oleh karena itu, kami menuntut KPK Rp 1 triliun," tegasnya.
