Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mursadi mengaku santai mendengar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan dana ‘siluman’ APBD DKI Jakarta 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dia menilai, langkah Ahok itu sebagai orang panik setelah DPRD Jakarta mengajukan hak angket.
"Bagus. Makin terlihat kan. Yaudah itu aja. Kita kan juga terbuka di (hak) angket nanti, ini kan penyelidikan internal. Siapa ngga bener kelihatan nanti. Nanti bisa terang benderang," jelas Prasetyo ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Senada dengan Prasetyo, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan semua orang berhak melapokan apapun ke Kepolisian maupun ke lembaga hukum lainya.
"Santai saja, siapapun bisa lapor kok. Tetangga gue bisa laporin gue. DPRD ngga ada ketakutan sama sekali," jelas Taufik juga melalui sambungan telepon.
Politisi Partai Gerindra itu bahkan menegaskan, untuk masyarakat Jakarta agar sabar menunggu hasil dari penyelidikan anggota dewan yang berada di Kebon Sirih itu.
"Lah si Ahok ngasihin anggaran palsu ke Kemendagri. Ngga niat laporin balik lihat aja hasil angket nanti," jelas Taufik.
Sebelumnya, Ahok mengatakan setelah dia dan Pemprov DKI mencocokkan dokumen APBD pemerintah provinsi dengan yang sudah masuk dewan, ketahuan perbedaan mata anggaran yang sangat mencolok. Ahok mengatakan ada penambahan anggaran yang nilainya mencapai Rp12,1 triliun.
KPK menegaskan siap mengusut dugaan 'dana siluman' sebesar Rp12,1 triliun itu.
"Silakan Pak Ahok kalau mau melapor dugaan dana siluman tersebut ke KPK," kata pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi SP.
DPRD DKI tidak terima dengan sikap Ahok. Mereka pun sepakat menggunakan hak angket atau hak untuk menyelidiki kebijakan Ahok.
