Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) membantah keras adanya percakapan dengan Wakil Ketua DPRD M. Taufik tentang kepanikan mereka setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan RAPBD 2015 ke KPK.
"Itu fitnah, bohong, saya gak pernah SMS-an (atau WhatsApp) sama Pak Taufik," ujar Lulung di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Tidak terima dengan pemberitaan di sejumlah media massa, politisi PPP tersebut akan melapor ke Polda Metro Jaya.
"Saya mau lapor ke Polda terkait hal ini, saya sudah siapkan semua, (termasuk) pengacara. Saya mau laporkan WK yang menceritakan gak benar," kata Lulung.
Seperti diketahui, hubungan DPRD dan Ahok saat ini memanas. Hubungan memanas gara-gara masing-masing memiliki versi RAPBD 2015.
Ahok mengadu ke KPK setelah DPRD menggunakan hak angket atau menyelidiki kebijakan Ahok. DPRD menuding Ahok melanggar hukum karena mengajukan APBD ke Kemendagri tanpa dibahas lewat DPRD. Sebaliknya, Ahok menuduh dana siluman itu titipan oknum anggota dewan.
Selisih anggaran itu ditemukan Ahok ketika rancangan yang diajukan pemerintah provinsi ke DPRD dengan rancangan yang disahkan DPRD dicocokkan. Nilainya bertambah menjadi Rp12,1 triliun.
Salah satu pos anggaran yang dicurigai Ahok adalah pembelian uninterruptible power supply (UPS) atau alat untuk penyimpan daya yang nilainya mencapai Rp6 miliar setiap sekolah. Ternyata, pengelola sekolah mengatakan tidak pernah mengajukan anggaran itu. Ada juga pos anggaran yang mendadak masuk ke Dinas Pendidikan untuk membuat buku trilogi tentang Ahok dengan nilai fantastis, Rp30 miliar. Ahok meradang karena merasa tidak pernah memasukkan pos tersebut di RAPBD.
