Suara.com - Setelah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung mengumpulkan Wali Kota, Camat dan Lurah untuk mengisi formulir.
Formulir itu berisikan pilihan apakah menyetujui APBD versi DPRD atau Pemerintah Jakarta.
"Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk mau (mengisi formulir). Pengisian bukan untuk bela Ahok. Saya mau ajak bapak ibu, kalu bapak ibu mau ikut orang yang menyetujui dana siluman silahkan menyetujui APBD DPRD, tapi kalau tidak ikut dengan kita," ujar Ahok di depan ratusan Camat, Lurah dan Wali Kota se DKI, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).
"Berarti Bapak Ibu dengan DPRD menyatakan sama-sama setuju (tulis) dan kalau tidak setuju, tulis tidak setuju, dan kami berikan e-budgeting yang bapak ibu setuju dan berarti kalau di e-budgeting tulis setuju," tambah Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, survei yang dilakukannya untuk mengetahui siapa saja pejabat PNS yang setuju dengan DPRD DKI.
Selain itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Saifullah juga menerangakan prosedur pengisian, nantinya para Lurah, Camat dan Wali Kota akan menerima dua naskah dari Bappeda yang isinya setuju APBD versi DPRD atau Pemprov.
"Pada sat itu juga dikembalikan ke Bappeda. Bapak ibu tulus dilembar dan ditandatangani ini atau pakai cap jempol," tutup Saifullah.
Berikut isi naskah tersebut:
1. Saya setuju dengan isi anggaran ini karena sudah sesuai dengan anggaran yang saya usulkan.
Ttd
Nama
Jabatan
2. Saya tidak setuju dengan isi anggaran ini karena tidak sesuai dengan anggaran yang saya usulkan.
Ttd
