Suara.com - Sejumlah Menteri dan pejabat menggelar rapat tertutup di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenhukHAM), Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Rapat itu membahas dua agenda penting, khususnya terkait persiapan eksekusi sejumlah terpidana mati yang akan dilakukan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.
"Rapat tadi ada dua pembahasan. Pertama, soal penataan Nusakambangan, yakni bagaimana penanganan dan pengamanan narapidana disana. Kedua soal penyelesaian (ancaman terorisme) di Poso," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko usai rapat di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Kamis (5/3/2015).
Saat dikonfirmasi sejauh mana proses persiapan eksekusi sejumlah terpidana mati perkara narkotika tersebut, Moeldoko enggan menanggapi.
"Belum (proses eksekusi terpidana mati)," ujarnya singkat.
Dalam pertemuan itu hadir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Pelaksana Tugas (Plt) Komjen Pol Badrodin Haiti.
Selain itu juga hadir sejumlah kepala daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat, yaitu Bupati Cilacap, Bupati Banjar, Bupati Ciamis dan Bupati Tasikmalaya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Biro Humas Kemenkum HAM, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga diundang. Namun kedua Gubernur itu tidak hadir.
"Gubernur Jateng dan Jabar juga diundang, tapi mereka tidak datang karena ada kegiatan lain," kata salah satu staf Biro Humas Kemenkum HAM dalam perbincangan dengan Suara.com.
Kemudian juga hadir Jaksaan Agung yang diwakili oleh Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadimuljono.
