Suara.com - Mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri belum berhasil menemukan solusi atas perselisihan APBD 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama semakin kecewa lantaran proses pertemuan tersebut tidak boleh diliput oleh media massa.
"Sebenarnya tadi kita sepakat sama Mendagri untuk itu semua dibuka (dengan media) dan TV. Saya nggak tahu tiba-tiba kenapa dihalangi," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/3/2015).
"Makanya ini ada yang minta, coba cek jangan-jangan yang minta DPRD," Ahok menambahkan.
Itu sebabnya, Ahok berjanji membagi-bagikan rekaman video selama mediasi berlangsung ke media.
"Kami punya rekamannya, nanti akan kita bagikan rekaman itu supaya kalian bisa lihat. Kalau mau iseng coba tanya Wali Kota Jakarta Barat," kata dia.
Pertemuan tadi tidak berjalan lancar karena diwarnai kericuhan. Insiden tersebut terjadi ketika Ahok bertanya kepada Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi untuk menyulut emosi para anggota DPRD.
Ahok bertanya soal usulan pengadaan perangkat uninterruptible power supply di APBD versi DPRD, mengingat ada usulan pengadaan UPS senilai Rp4,2 miliar tiap unit untuk kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat.
