Suara.com - Setelah mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD yang diprakarsai Kementerian Dalam Negeri kemarin, Kamis (5/3/2015), ricuh dan tidak menemukan titik temu untuk menyelesaikan masalah APBD 2015, kemungkinan besar tidak akan ada lagi mediasi ulang karena pihak tidak akan mau bertemu lagi.
"Kan, (Muhammad) Taufik sudah ngomong kemarin, sudah (mau) ditutup Sekjen (Kemendagri). Ini mah gak usah mediasi lagi. Apa yang mau mediasi lagi?" ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (6/3/2015). Taufik adalah Wakil Ketua DPRD Jakarta.
Terkait dengan darimana dana siluman senilai Rp12,1 triliun di APBD 2015 yang menjadi pangkal perseteruan eksekutif dan legislatif, menurut Ahok, sekarang sudah mulai terang benderang.
"Dia (DPRD) mengakui Rp12,1 triliun dibahas dengan SKPD, (dan mengatakan APBD) yang punya saya palsu. Sekjen mengatakan RAPBD asli yang dikirim gubernur, karena ada pemasukan, pengeluaran pembiayaan," kata Ahok.
"Yang anda (DPRD) kirim itu cuma numpang belanja aja. Sekjen juga bilang yang boleh ngirim itu gubernur bukan DPRD. Makanya sekarang semua SKPD sudah bikin surat pernyataan bermaterai mengatakan yang Rp12,1 triliun tidak tahu," Ahok menambahkan.
Untuk membuktikan adanya dana siluman di APBD 2015, Ahok mempersilakan DPRD untuk tetap melanjutkan penggunaan hak angket.
"Kan dia mau angket untuk membuktikan yang dia bahas bareng SKPD, sedangkan SKPD mengatakan yang asli yang ini (versi gubernur)," kata Ahok.
