Suara.com - Kisruh antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD, menurut Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, didasari dua isu. Pertama, tentang prosedural penyusunan APBD 2015 yang disoal dewan dan kedua, isi APBD sendiri sebagaimana yang disorot Ahok.
Patrice menilai sikap Ahok benar. Ahok ingin agar sebagian besar APBD dialokasikan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Dia ingin anggaran ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Prioritasnya, misalnya pendidikan dengan membangun sekolah, memperbaiki sekolah, meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung proses belajar," kata Patrice kepada suara.com, Selasa (10/3/2015).
Patrice menyayangkan mediasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa hari lalu, dimana tidak menemukan titik temu, sebaliknya malah diwarnai kericuhan. Mediasi tidak berhasil karena terlalu banyak orang yang ikut mediasi. Seharusnya, kata Patrice, hanya mengundang pimpinan pemerintah dan pimpinan DPRD sehingga proses komunikasi terjadi dan memunculkan pikiran-pikiran yang besar.
Patrice berharap kisruh antara Gubernur dan DPRD segera usai dengan duduk bersama untuk mengurai hal yang menjadi masalah di anggaran.
"Karena sekarang rakyat menunggu. APBD bukan hanya milik DPRD dan Ahok. APBD milik rakyat," kata Patrice.
Patrice mengingatkan jangan hanya gara-gara perbedaan pendapat antara pemerintah dan DPRD, masyarakat menjadi korban.
"Siapa yang rugi, yang rugi rakyat, bukan DPRD atau pemerintah," kata Patrice. "Jadi, tidak usah kedepankan ego masing-masing."
