Suara.com - Hasil temuan terbaru Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menyebutkan sebanyak 60,77 persen responden percaya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjalankan pemerintahan yang bersih.
Peneliti LSI Ade Mulyana mengatakan hanya 22,65 responden yang percaya DPRD DKI menjadi mitra pemerintahan yang bersih, sedangkan sisanya 16,58 persen, tidak menjawab.
Ade Mulyana mengatakan sebanyak 78,30 persen publik juga mendukung penerapan e-budgeting yaitu sistem yang memproteksi APBD dari kemungkinan permainan anggaran, hanyak 15,40 persen publik yang tidak mendukung e-budgeting dan sisanya 6,30 persen responden tidak menjawab.
Mengenai hak angket DPRD DKI kepada Ahok hanya 35,30 persen responden yang menyatakan diperlukan, sedangkan 51,25 responden menyatakan tidak diperlukan dan sisanya 13,45 persen responden tidak menjawab.
Menurut hasil survei LSI Denny JA ada tiga alasan Ahok lebih dipercaya publik, yaitu pertama Ahok dipercaya karena lebih jujur, berintegritas dan berkomitmen memberantas korupsi. Kedua, rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota partai politik di DPRD.
Ketiga, publik percaya dengan informasi yang disampaikan Ahok terkait dana-dana siluman yaitu angkanya mencapai 72,80 persen.
Selain itu, publik mengharapkan agar Ahok memperbaiki cara berkomunikasi politiknya.
"Mayoritas publik atau sebesar 54,25 persen menyatakan Ahok harus memperbaiki cara komunikasi politiknya agar semakin didukung oleh partai politik dan menghindari kembalinya konflik dengan berbagai pihak tanpa perlu berkompromi soal isu korupsi," kata Ade Mulyana.
Survei dilakukan pada 2-4 Februari 2015 menggunakan sistem Quickpoll (smartphone LSI), metode multistage random sampling, dengan jumlah responden 1.200 orang se-Indonesia dan margin of error +- 2,9 persen.
Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif Grup Diskusi Fokus di tujuh ibu kota provinisi terbesar dengan in depth interview dan analisis media nasional. (Antara)
