Infografis
Suara.com - Pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan kepemimpinan DPP PDI Perjuangan diukur dari komitmen ideologi, kesejarahan, kerja kepartaian, serta bagaimana menjadikan PDIP sebagai alat untuk mengorganisir rakyat. Hal itu disampaikan Hasto, di Jakarta, Minggu (22/3/2015), menanggapi beberapa survei elektabilitas figur di internal PDIP.
"Survei itu bagian dari framing dengan muatan politik. Memilih Ketua Umum Partai atas dasar elektabilitas dan bukan pada kerja organisasi merupakan praktik demokrasi liberal," katanya menegaskan.
Hasto mengatakan PDIP menjadikan survei yang obyektif sebagai tolak ukur nominasi calon kepala daerah, bukan pada praktik kepemimpinan internal. "Adanya survei-survei seperti itu sudah kami perkirakan sejak awal sebagai agenda setting untuk campur tangan politik dalam agenda internal PDIP," ujar Hasto.
Dia menambahkan PDIP tetap berkeyakinan terhadap jalan ideologi partai di mana kepemimpinan partai diputuskan dengan cara musyawarah mufakat. "Musyawarah tidak hanya praktik demokrasi Pancasila. Di dalamnya kekuatan uang tidak bisa berbicara. Musyawarah adalah keputusan dengan hati dan dengan pertimbangan kepentingan partai yang lebih besar," paparnya.
Di tengah situasi politik Indonesia seperti saat ini, dan juga sebagai partai pemenang pemilu, Hasto mengatakan, PDIP perlu dipimpin oleh sosok yang tangguh, kuat, berprinsip, berpendirian, dan memiliki 'track record' positif dalam memimpin partai.
Atas dasar hal itu mengapa Rakernas IV memutuskan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum kembali. "Dari perspektif sejarah perjuangan, ideologi partai, soliditas partai, dan keberhasilan memenangkan pemilu, serta melihat tantangan partai ke depan menjadikan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi pemimpin yang memenangkan hati seluruh anggota PDIP," lanjut Hasto seraya menambahkan kajian-kajian dan 'focus group discussion', yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak di luar PDIP diharapkan bukan sebagai pesanan pihak lain. (Antara)
