Laut China Selatan Jadi Rebutan, RI Diminta Tak Lupakan Potensi Ekonomi Natuna

Suara.com - Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi sorotan bukan hanya dari sisi geopolitik, tetapi juga potensi ekonominya bagi Indonesia. Para pakar menilai kawasan tersebut merupakan aset strategis yang menyimpan kekayaan perikanan, minyak dan gas, sekaligus menjadi jalur perdagangan dunia. Namun, peluang ekonomi itu dibayangi klaim sepihak China yang masih mencakup sebagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.

Dalam seminar "Aset atau Ancaman? Kompleksitas Laut China Selatan dalam Relasi Indonesia–China" yang digelar Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Kamis (24/7), Kepala Pusat Kajian Maritim Seskoal Laksamana Pertama TNI Salim menegaskan Laut China Selatan tidak bisa dipandang hanya sebagai ancaman ataupun semata-mata aset.

"Laut China Selatan adalah jalur perdagangan strategis dunia, sumber perikanan, cadangan energi, serta ruang penting bagi diplomasi dan ekonomi maritim Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, stabilitas kawasan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rivalitas kekuatan besar, sengketa klaim maritim, aktivitas ilegal di laut, hingga potensi pelanggaran hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Laut China Selatan bukan ancaman karena letaknya, melainkan dapat menjadi ancaman apabila Indonesia lemah dalam menjaga kedaulatan, menegakkan hukum laut, dan membangun kekuatan maritim. Sebaliknya, dengan kepemimpinan yang visioner, Laut China Selatan adalah aset geopolitik terbesar Indonesia di abad ke-21," kata Salim.

Perhatian terhadap Natuna semakin besar karena wilayah tersebut diyakini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor perikanan hingga cadangan minyak dan gas.

Pemerhati politik China dari STF Driyarkara, Dr. Klaus Heinrich Raditio, menilai pendekatan Presiden Prabowo Subianto terhadap Laut China Selatan berbeda dibanding pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, pemerintah saat ini lebih melihat Natuna sebagai peluang kerja sama ekonomi yang pragmatis.

Meski demikian, Klaus menegaskan kerja sama ekonomi tidak boleh mengurangi pengakuan terhadap hak berdaulat Indonesia.

"Kita jangan mau ditekan oleh pihak lain, tapi kerja sama harus terbuka, karena ZEE harusnya dipakai untuk kepentingan ekonomi, namun harus jelas ada pengakuan terhadap hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta, Ple Priatna, mengingatkan bahwa aktivitas penangkapan ikan ilegal yang berkaitan dengan klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) China telah menyebabkan kerugian ekonomi yang tidak kecil bagi Indonesia.

"Kekayaan alam ini berpotensi hilang dan mengakibatkan kerugian Indonesia hingga Rp4 triliun lebih setiap tahunnya," katanya.

Menurut Ple, Indonesia bersama ASEAN perlu mulai mendorong mekanisme kompensasi atas kerugian ekonomi akibat aktivitas ilegal tersebut. Bahkan, ia mengusulkan adanya formula kompensasi yang dapat menjadi dasar negosiasi dengan China.

"Kalau ada kerugian, kompensasinya seperti apa? Beranikah Indonesia dan ASEAN?" ujarnya.

Sementara itu, Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto mengingatkan bahwa persoalan Natuna bukan hanya menyangkut hasil laut, melainkan juga cadangan energi yang berada di bawah dasar laut.

"ZEE yang merupakan hak berdaulat Indonesia mengandung landas kontinen. Ini yang diperebutkan oleh China, yang mengincar kekayaan dasar laut kita, yaitu minyak bumi," tegasnya.

Ia menilai Indonesia harus tetap berpegang pada UNCLOS serta putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang menolak dasar hukum klaim China di sebagian besar Laut China Selatan.

Surya juga mendorong pemerintah memperkuat kehadiran aparat di laut, meningkatkan modernisasi alat utama sistem senjata maritim, mempererat koordinasi antarinstansi, serta membangun kemitraan keamanan dan ekonomi secara seimbang dengan negara-negara lain.

Ketua Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto, menilai isu Laut China Selatan masih akan menjadi tantangan utama dalam hubungan Indonesia dan China. Karena itu, setiap peluang kerja sama ekonomi di Natuna harus tetap berpijak pada pengakuan terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.