Suara.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menuding mulusnya proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 diduga bermuatan transaksi di komisi DPR.
"Pembahsan anggaran memang begitu lancar, tapi terkesan praksis transaksional dengan indkasi, meningkatnya anggaran parlemen, yang lebih banyak untuk biaya barang," kata Luis dalam diskusi yang bertajuk ' Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang II' di Kantor Formappi Matraman, Jakarta Timur, Selasa (23/3/2015).
Luis mengungkapkan, indikasi lain adanya transaksi tersebut adalah dengan lancarnya pembahasan anggaran pembiayaan program pemerintah yang tidak disertai dengan catatan kritis dari DPR.
Selain itu, dalam pembahasan APBN tahun 2015 yang sudah disetujui tersebut juga tidak tidak tampak lagi adanya dua kubu yang sebelumnya berseberangan di DPR.
"Selama proses pembahasan tidak ada sikap kritis anggota DPR melalui perdebatan fundamental terhadap program pemerintah, kecuali untuk isu pengurangan subsidi BBM," katanya.
Dia juga mencurigai, lancarnya pembahasan APBN 2015 berkaitan dengan adanya pengurangan anggaran untuk subsidi energi yang cukup signifikan senilai Rp206 triliun.
"Tahun 2015 terjadi pengurangan subsidi yang signifikan, harus penelusuran lebih jauh," ujar Luis.
