Suara.com - Anggota Komisi III DPR Almuzzammil Yusuf mengecam sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap sejumlah situs yang dianggap terindikasi terkait Negara Indonesia Irak dan Suriah (ISIS).
Dia menganggap, pemblokiran tanpa pemberitahuan seperti ini, berkesan sebagai tindakan represif dan otoriter. Almuzzamil mengibaratkannya sebagai tindakan yang mirip dengan Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.
"Pemblokiran sembarangan terhadap website islam sangat disayangkan. Jika itu dilakukan kita kembali ke rezim Orde Baru yang represif dan otoriter," kata Almuzammil dalam pernyataannya, Jakarta, Selasa (31/3/2015).
Dia menambahkan, bersama Komisi lain akan memanggil pihak terkait untuk meminta klarifikasi.
"Teman-teman di Komisi I, III dan VIII rencananya akan memanggil Menkominfo, Menag dan BNPT untuk menanyakan kebijakan ini," tambahnya.
Dia menambahkan, pemerintah harusnya memberikan peringatan dan mengundang pengelola website serta melakukan dialog sebelum pemblokiran.
"Sampaikan surat teguran dan undangan dialog secara baik-baik dengan para pengelola website. Tuidak serta merta merekmendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas," paparnya.
"Jika mereka menolak dan tidak kooperatif, wajar jika pemerintah ekspose sikap tersebut untuk menjadi catatan publik," terang Almuzzammil.
Selain itu, Almuzzamil menambahkan, BNPT seharusnya berkordinasi dengan Kemenkominfo dan Kemenag untuk menentukan apakah website tersebut memang bertentangan dengan ajaran Islam.
"Termasuk mengundang para ahli, tokoh agama, ormas Islam dan MUI untuk mengetahui apakah konten website itu menyimpang atau tidak," tutur Politisi PKS ini.
