Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto menyangsikan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku terkecoh soal kenaikan anggaran uang muka mobil pejabat negara.
Seperti diketahui, Presiden, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu mengaku tak mengetahui adanya klausul kenaikan tunjuangan uang muka mobil pejabat, di dalam Perpres yang ditandatanganinya.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa kebijakan menaikkan uang tunjangan kendaraan dinas pejabat merupakan usul pihak DPR.
Menyikapi hal tersebut, Setya mengatakan bahwa Jokowi sebagai Kepala Negara, tidak mungkin tak tahu soal klausul kenaikan anggaran uang muka mobil pejabat.
Kata Setya, Pemerintah, sudah pasti mengkaji sebelum Presiden menandatangani. Apalagi, kebijakan Jokowi itu sudah melalui proses panjang, mulai dari pengawasan DPR.
"Saya rasa tidak (Jokowi tidak tahu klausul kenaikan tunjangan mobil pejabat). Apresiasi Presiden tentu melalui evaluasi yang baik," kata Setya sebelum rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).
"Mulai proses antara pimpinan DPR, anggota dewan secara keseluruhan juga ikut dalam rapat dengan pemerintah. Berdasarkan proses panjang itu kami ajukan kepada pemerintah," ujarnya.
Lebih jauh Setya mengatakan, sejatinya, kenaikan tunjangan kendaraan dinas pejabat bertujuan untuk meningkatkan kinerja pejabat negara.
"Kinerja itu perlu ditingkatkan. Maka diperlukanlah tunjangan-tunjangan ini. Difasilitas, masih dikurangi pajak 15 persen," kata politisi Golkar itu.
"Jadi begitulah, dibandingkan eselon I mobil dinasnya Rp702 juta," jelasnya.
