Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk meneruskan penyelidikan atau melayangkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Apalagi, panitia angket yang diketuai Mohamad Sangaji (Ongen) menyatakan bahwa Ahok telah melanggar Undang-Undang dan etika.
"Kalau sudah melanggar undang-undang kenapa nggak diterusin jadi hak menyatakan pendapat (HMP)," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2015) malam.
Saking 'geramnya', Ahok menilai sikap para anggota dewan ini terkesan mengulur-ulur waktu. Ahok mengatakan, jika DPRD sudah siap menggunakan HMP, maka untuk segera dibawa ke Mahkamah Agung (MA) untuk diuji kebenarannya.
"Bawa ke MA saja sudahlah. Hak menyatakan pendapat tanggung nggak dimaju-majuin tunggu seminggu tunggu lagi. Aduh lama banget. Kayak main sinetron saja panjang episodenya. Media juga jangan terlalu banyak liput deh kesenangan episode-episodenya," kata Ahok.
"Kenapa nggak diterusin sekalian tadi? Ngapain (cuma) mau-mau saja (HMP), takut banget sama gua. Tadi sekalian harusnya. Hak menyatakan pendapat kasih ke MA biar kelihatan ada yang salah," Ahok menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur ini cukup yakin, jika DPRD DKI melayangkan hak menyatakan pendapat hingga upaya impeachment dilakukan, dirinya tidak bersalah di hadapan Makamah Agung nantinya.
