"Kita ngobrol aja bertiga, kan kita temen lama. Terus ngobrol lama. Lalu kita konferensi pers juga. Pak Presiden panggil wartawan biar gak nebak-nebak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta usai bertemu Jokowi.
Seperti diketahui hubungan Ahok dan DPRD "panas" ketika pengajuan APBD 2015 ke Kemendagri, kemudian berlanjut pada penggunaan hak angket oleh DPRD. Hasil penyelidikan panitia angket menyimpulkan langkah Ahok mengirimkan dokumen ke Kemendagri melanggar dan etika. Pimpinan dewan pun menggulirkan penggunaan hak menyatakan pendapat yang bisa berujung pada pelengseran Ahok.
Terkait dengan hak menyatakan pendapat, juga dibicarakan di Istana. Fraksi PDI Perjuangan, kata Ahok, tidak akan menggunakan hak tersebut.
"Jadi presiden kita putusin fraksi PDI Perjuangan gak mungkin mengajukan hak menyatakan pendapat. Soal Pras, Ketua DPRD, masih mengadopsi yang lain itu urusan ketua, yang penting PDIP tidak," kata Ahok.
Presiden Jokowi juga berpesan setelah APBD tahun 2015 disahkan, program-program yang sudah dibuat agar segera dilaksanakan.
"Terus yang kedua, Presiden pengen, begitu anggaran turun segera eksekusi supaya tidak ada SiLPA. Kita juga bicara soal multiyears yang tahun jamak," tambah Ahok.
Jokowi juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat melaksanakan musyawarah rencana pembangunan dengan baik dan menerapkan sistem e-budgeting diawal tahun 2016 dengan sempurna.
TERPOPULER
