"Kita beruntung punya Presiden berpengalaman (pernah) menjadi Wali Kota, punya pengalaman jadi Gubernur, dan sekarang jadi Presiden," ungkap Tjahjo, saat memberikan sambutan di acara Musrenbang RKPD Provinsi DKI, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4/2015).
Oleh karena itu, menurut Tjahjo pula, para menteri tidak boleh asal-asalan dalam menyusun anggaran. Pasalnya menurutnya, Jokowi sudah memahami proses birokrasi, lantaran pernah menduduki jabatan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta.
"Tidak bisa menteri ngarang-ngarang sendiri, (atau) Dirjen ngarang-ngarang sendiri. Bapak Jokowi tahu persis proses-proses birokrasi, (tahu) mana yang harus dipangkas, mana yang harus menjadi perhatian dalam rangka membangun sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan dengan jangka panjang," papar Tjahjo.
Tjahjo mengaitkan itu dengan polemik RAPBD DKI di mana sempat terjadi perseteruan antara Pemprov dengan DPRD DKI. Menurut Mendagri, terkait hal itu, pihaknya tidak ingin anggaran untuk pelayanan di DKI sampai harus tersandera.
"Tugas kami hanya menginginkan (agar) jangan sampai pembahasan penetapan dalam konteks anggaran tersandera dengan adanya hak politik dan hak hukum. Sehingga perencanaan pembangunan bisa berjalan sesuai target," tandas politisi PDIP tersebut.
TERPOPULER
