Isu Munaslub Golkar Mencuat di Tengah Kasus Penyadapan Prabowo, Seberapa Kuat Posisi Bahlil?

Suara.com - Dinamika internal Partai Golkar kembali diguncang isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Isu itu mencuat ketika situasi politik nasional tengah bergejolak setelah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik.

Kemunculan selebaran digital yang mendesak pergantian kepemimpinan memicu pertanyaan besar mengenai soliditas partai berlambang pohon beringin di bawah komando Bahlil Lahadalia.

Di tengah gelombang tekanan politik yang datang bertubi-tubi, posisi Bahlil sebagai Ketua Umum Golkar kini diuji oleh dugaan manuver internal yang diduga dimotori pihak-pihak yang tidak loyal.

Isu Munaslub Muncul di Tengah Gejolak Politik

Isu tersebut muncul belum lama ini di jagat media sosial. Poster digital yang beredar menyebut Munaslub Golkar akan digelar pada Minggu, 29 November 2026, di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.

Poster itu memuat tulisan "Sukseskan Munaslub Partai Golkar. Selamat Partai Golkar dari Gank Solo. Caketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Tokoh Sentral Partai Golkar".

Doli kemudian membantah keterlibatannya dalam agenda tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui pihak yang membuat maupun menyebarkan poster yang mencatut namanya sebagai calon pengganti Bahlil.

"Berkenaan dengan beredarnya flyer yang berisi isu adanya Munaslub yang akan digelar 29 November 2026, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ada kaitannya, bahkan tidak tahu menahu soal penyebaran isu tersebut," kata Doli.

Doli turut menegaskan relasinya dengan Bahlil tidak sedang retak. Ia menyebut keduanya telah berkoordinasi dan melihat ada pihak yang berusaha memanfaatkan situasi politik untuk memperkeruh kondisi internal Golkar.

Pernyataan itu menunjukkan isu Munaslub tidak berdiri sendiri, tetapi muncul bersamaan dengan ketegangan politik yang lebih luas. Doli bahkan menyebut ada 'komprador' dari internal Golkar yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi tersebut.

Bahlil sendiri turut membantah isu pergantian kepemimpinan tersebut. Ia menyebut selebaran yang mengatasnamakan Munaslub sebagai hoaks dan menegaskan belum ada agenda resmi yang mengarah pada pergantian dirinya sebagai Ketua Umum Golkar.

"Ada juga flyer hoax-hoax itu yang mau bikin macam-macam, macam-macam itu loh. Abuleke (tukang tipu) kelas tinggi lagi ini," kata Bahlil.

Bagaimana Bahlil Menguasai Kursi Ketum Golkar?

Di balik munculnya isu Munaslub, posisi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar tidak bisa dilepaskan dari proses konsolidasi dukungan yang mengantarkannya ke pucuk pimpinan partai pada Agustus 2024.

Bahlil bukan sekadar memenangkan kontestasi, tetapi juga berhasil mengamankan dukungan mayoritas pemilik suara sebelum Munas XI Golkar digelar.

Menilik ke belakang, Bahlil terpilih menggantikan Airlangga Hartarto untuk periode 2024–2029 setelah memperoleh dukungan hampir seluruh pemilik suara. Proses pemilihannya berlangsung relatif mulus karena hanya Bahlil yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon ketua umum.

Munas XI Golkar berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada 20–21 Agustus 2024. Sebelum forum tersebut digelar, dukungan terhadap Bahlil sudah terkonsolidasi melalui surat dukungan dari sejumlah pemilik suara di tingkat daerah maupun organisasi pendiri dan yang didirikan Golkar.

Dengan dukungan mayoritas tersebut, Bahlil ditetapkan sebagai formatur tunggal pada 20 Agustus 2024. Sehari kemudian, ia resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum Golkar periode 2024–2029 melalui mekanisme aklamasi.

Kemenangan itu menjadi modal politik penting bagi Bahlil dalam mengendalikan kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

Namun, besarnya dukungan ketika terpilih tidak serta-merta menjawab bagaimana soliditas dukungan tersebut bertahan ketika muncul gejolak internal, termasuk isu Munaslub yang kembali mencuat pada November 2026.

Munaslub Golkar dan Mekanisme Menggulingkan Ketua Umum

Meski isu pergantian kepemimpinan kembali mencuat, Bahlil tidak bisa begitu saja digantikan melalui kesepakatan sejumlah elite partai. AD/ART Golkar mengatur mekanisme khusus untuk menyelenggarakan Munaslub, termasuk syarat dukungan dari pengurus daerah dan alasan yang dapat dijadikan dasar pelaksanaannya.

Jika merujuk AD/ART hasil Munas XI Golkar 2024, ketentuan mengenai Munaslub diatur dalam Pasal 37 ayat 3. Forum tersebut merupakan musyawarah nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa dan memiliki kewenangan setara dengan Munas reguler.

Ada dua kondisi yang dapat menjadi dasar penyelenggaraan Munaslub. Pertama, partai berada dalam keadaan terancam atau menghadapi situasi kegentingan yang memaksa.

Kedua, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melanggar AD/ART atau tidak mampu menjalankan amanat Munas. Kondisi tersebut harus menyebabkan organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.

Mekanisme pengajuan Munaslub juga tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan keinginan individu atau kelompok elite. AD/ART mensyaratkan adanya permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat provinsi.

Dengan jumlah 38 provinsi, dukungan tersebut setidaknya harus berasal dari 26 DPD provinsi. Angka ini menjadi salah satu pintu utama untuk membawa persoalan kepemimpinan Golkar ke forum Munaslub.

Meski demikian, dukungan dua pertiga DPD bukan berarti ketua umum otomatis diberhentikan. AD/ART mengatur bahwa Munaslub diselenggarakan oleh DPP dan memiliki kewenangan yang sama dengan Munas, termasuk memilih serta menetapkan ketua umum.

Artinya, pergantian Bahlil sebelum masa jabatannya berakhir tetap harus melalui keputusan forum tertinggi partai yang diselenggarakan sesuai ketentuan organisasi. DPP turut diwajibkan memberikan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan Munaslub tersebut.

Jika dibandingkan dengan isu yang beredar pada November 2026, poster agenda Munaslub pada 29 November belum menunjukkan terpenuhinya persyaratan tersebut.

Belum ada bukti terbuka mengenai dukungan minimal dua pertiga DPD provinsi maupun keputusan resmi DPP untuk menyelenggarakan forum tersebut.

Kasus Penyadapan Prabowo dan Posisi Bahlil di Lingkar Kekuasaan

Di tengah polemik Munaslub, perhatian terhadap posisi Bahlil turut bersinggungan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Persoalan ini menjadi sensitif setelah menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri, mantan Kapolri, hingga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan keterlibatan elite politik.

Kasus tersebut mencuat setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan sejumlah perwira tinggi Polri sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Selain Presiden, sasaran penyadapan disebut mencakup pejabat negara, politikus, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, aktivis, hingga pengusaha.

Dalam perkembangan awal, tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso. Perkembangan berikutnya turut menyeret Irjen Slamet Uliandi sehingga jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang.

Nama Listyo menjadi perhatian karena ia pernah menjabat Kapolri selama periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelum akhirnya digantikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Kepolisian disebut masih menelusuri dugaan makar yang berkembang di ruang publik.

Pendalaman tersebut dilakukan setelah sejumlah pejabat, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Kepala BIN Muhammad Herindra, sebelumnya menyinggung kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara ini.

Di sisi lain, Bareskrim turut membantah kabar yang menyebut dua mantan Kapolri, Tito Karnavian dan Idham Azis, turut ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidikan juga mulai memasuki aspek perlindungan saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan dari Polri untuk memberikan perlindungan kepada enam orang saksi. Namun, hingga Minggu (8/11/2026), permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan.

Perkembangan lain terjadi ketika Prabowo menerima kunjungan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/11/2026).

Mereka antara lain Roesmanhadi, Surojo Bimantoro, Sutanto, Badrodin Haiti, hingga Tito Karnavian. Pertemuan itu berlangsung ketika kasus yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit masih menjadi perhatian publik.

Bahlil Bantah Terlibat dan Mengaku Turut Disadap

Di tengah perkembangan tersebut, nama Bahlil ikut terseret dalam spekulasi yang beredar di media sosial dan grup percakapan WhatsApp.

Ketua Umum Golkar itu disebut-sebut sebagai sosok ketua umum partai politik yang berada di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum penangkapan tersangka kasus penyadapan.

Bahlil membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan perkara tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui sosok maupun peristiwa yang menjadi sumber spekulasi tersebut.

"Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar," ujar Bahlil di Ambon, Sabtu (7/11/2026).

Bahlil justru mengaku dirinya turut menjadi korban penyadapan. Ia meminta kepolisian mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk mengungkap pihak yang berada di balik aktivitas ilegal itu.

"Terkait proses penyadapan ke kepala negara dan beberapa pihak, kami meminta pada kepolisian untuk mengusut tuntas hal tersebut. Berkaitan dengan hal itu, saya juga disadap," kata Bahlil.

Bahlil turut memberikan tenggat 3 x 24 jam kepada pihak yang mencatut namanya untuk memberikan klarifikasi. Jika tidak, ia mengancam akan menempuh jalur hukum melalui somasi dan proses hukum lebih lanjut.

Untuk mengawal pengusutan perkara, Komisi III DPR menjadwalkan rapat kerja khusus bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026.

Rapat tersebut akan membahas motif, pihak yang memerintahkan penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan pihak di luar kepolisian.

Siapa yang Diuntungkan Jika Terjadi Pergantian Ketua Umum Golkar?
Jika isu Munaslub terus bergulir, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang berpeluang mengambil keuntungan dari pergantian kepemimpinan Golkar.

Nama Ahmad Doli Kurnia mencuat setelah namanya dicantumkan dalam poster yang mengklaim akan menggelar Munaslub pada 29 November 2026. Namun, Doli telah membantah terlibat dan menyatakan tidak mengetahui penyebaran poster tersebut.

Nama Doli tetap menarik diperhatikan karena ia merupakan salah satu politikus senior Golkar yang pernah menduduki posisi strategis dalam kepengurusan partai.

Meski demikian, pencantuman namanya sebagai calon ketua umum belum bisa dibaca sebagai bukti bahwa ia memiliki dukungan nyata dari pemilik suara di daerah.

Di sisi lain, struktur kepengurusan DPP Golkar periode 2024–2029 memperlihatkan sejumlah elite yang memegang posisi strategis. Selain Doli, terdapat Kahar Muzakir, Bambang Soesatyo, hingga Idrus Marham yang menduduki posisi cukup penting di partai.

Namun, belum ada bukti terbuka bahwa para elite tersebut sedang membangun faksi untuk mengganti Bahlil. Di sisi lain, Doli justru menyatakan hubungannya dengan Bahlil tetap harmonis dan mengaku telah berkoordinasi langsung mengenai isu Munaslub.

Oleh karena itu, nama Doli belum bisa dianggap sebagai representasi faksi penantang Bahlil. Sejauh ini, belum ada pernyataan terbuka dari elite Golkar lain yang menyatakan dukungan terhadap pencalonannya atau menggalang kekuatan untuk menggelar Munaslub.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai isu Munaslub justru muncul sebagai bagian dari kegaduhan setelah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo mencuat.

"Isu munaslub Golkar sepertinya hanya imbas dari skandal upaya makar Listyo Sigit dan kroninya, seolah pihak-pihak tertentu dihubungkan dan secara masif dibuat tidak kondusif," kata Dedi kepada Suara.com, Senin (9/11/2026).

Menurut Dedi, belum terlihat alasan organisatoris yang cukup kuat bagi Golkar untuk menggelar Munaslub.

"Isu munaslub Golkar hanya riak informasi, karena Golkar dalam kondisi saat ini tidak miliki alasan adanya munaslub, meskipun hal demikian bisa saja terjadi," ujarnya.

Seberapa Kuat Posisi Bahlil Saat Ini?

Kekuatan Bahlil untuk bertahan di kursi ketua umum tidak cukup diukur dari bantahan elite terhadap isu Munaslub.

Dedi menilai posisi Bahlil masih relatif aman selama ia mampu menjalankan fungsi sebagai ketua umum. Menurut dia, belum terlihat tanda-tanda bahwa kekuatan internal Golkar sedang bergerak secara terorganisasi untuk mengganti kepemimpinannya.

"Sepanjang Bahlil masih mengendalikan posisi ketua umum, maka Golkar akan tetap berada di jalurnya, kecuali jika Bahlil tidak lagi menjalankan fungsi sebagai ketua umum," tegas Dedi.

Meski demikian, Dedi mengingatkan pergantian kepemimpinan di Golkar sangat bergantung pada momentum politik. Riwayat dinamika internal partai tersebut membuat peluang Munaslub tetap terbuka, tetapi harus dibuktikan melalui konsolidasi dan dukungan organisatoris.

"Golkar punya riwayat dinamis dalam politik, ini bukan soal sulit, tetapi soal momentum, bisa saja memang ada munaslub, tetapi penandanya belum terlihat," ungkap Dedi.

Namun, untuk sementara, isu Munaslub yang beredar belum menunjukkan kekuatan organisatoris untuk menggeser Bahlil. Ia menganggap isu itu berpotensi mereda.

"Isu munaslub akan hilang dengan sendirinya," pungkas Dedi.