Suara.com - Anggota Komisi IV DPR berencana untuk meninjau ke Benjina untuk menggali informasi terkait dengan kasus perbudakan kapal dan kematian saksi kunci Yoseph Sairlela
Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengungkapkan, tinjauan ke Benjina akan dilakukans setelah masa reses di DPR.
"Kita agendakan sidak ke benjina tapi keburu reses. Jadi setelah reses kita akan ke sana untuk berkomunikasi. Karena untuk memastikan itu, kita harus ke sana. Mewawancarai segala macam," kata Daniel kepada suara.com di Jakarta, Rabu (22/4/2015).
Umumnya, Daniel menerangkan, di wilayah Perairan Timur Indonesia, terdapat kasus ilegal fishing dan perbudakan. Kerugian yang dicapai akibat ini bisa mencapai triliunan Rupiah atau jutaan Dolar per tahun.
"Kasus seperti ini banyak di daerah timur (Indonesia), karena langsung ke Filipina. Karena itu kita harus support supaya ditindak tegas. Karena itu merugikan perikanan Indonesia, dan itu sebagai wujud menghina kedaulatan kita," kata dia.
Dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sempat dipertontonkan adanya kasus perbudakan di Benjina. Karenanya, Komisi IV menjadwalkan untuk sidak ke tempat itu.
Namun, sidak ini urung dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, DPR akan memasuki masa reses pada 25 April nanti. Daniel mengatakan, sidak itu akan dijadwal ulang.
Dia juga sekaligus berharap kasus kematian saksi kunci perbudakan kapal yang dioperasikan PT Pusana Benjina Resources, Yoseph Sairlela, bisa cepat terungkap.
"Itu harus diusut tuntas. Sehingga masayarakat paham kenapa, Kita dukung untuk kasus ini dituntaskan. Tidak boleh ada perbudakan dan ilegal fishing," kata Politisi PKB ini.
