Suara.com - Permohonan gugatan praperadilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan telah terdaftar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 37/pid.prap/2015/PN.Jak.Sel.
Materi gugatan mereka adalah mempertanyakan proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Bareskrim Mabes Polri.
"Penangkapan tersebut bukan bertujuan untuk penegakan hukum. Penangkapan dan penahanan didasarkan atas kasus yang disangkakan kepada Novel Baswedan atas nama korban Mulya Johani alias Aan dengan sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3). Namun yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan justru Surat Perintah Penyidikan lain yang memuat Pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 Jo. Pasal 52 KUHP," ujar salah satu kuasa hukum Novel, Muji Kartika Rahayu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/5/2015).
Selain itu, tim kuasa hukum Novel menilai surat perintah penangkapan dan penahanan yang dikeluarkan Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso tidak lazim
"Dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan salah satunya adalah Surat Perintah Kabareskrim No. Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015. Hal ini tidak lazim karena dasar menangkap-menahan adalah Surat Perintah Penyidikan. Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan," kata Muji.
Tim kuasa hukum menilai ada intervensi terhadap proses penangkapan dan penahanan Novel.
"Hal ini menunjukkan Kabareskrim telah melakukan intervensi terhadap independensi penyidik terkait kebijakan penyidikan yaitu penangkapan dan penahanan," kata Muji.
