Suara.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo belum perlu merombak kabinet, karena waktu enam bulan untuk menjalankan pemerintahan belum cukup bagi para menteri untuk menghasilkan kebijakan yang maksimal.
"Saya termasuk salah satu orang yang tidak setuju dilakukan perombakan kabinet saat ini. Para menteri baru bekerja enam bulan, tidak bisa dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal," kata Ahmad Atang, Jumat (8/5/2015).
Dia mengatakan di beberapa kementerian, bahkan terjadi penggabungan, dan ada juga terjadi perubahan nomenklatur sehingga membutuhkan koordinasi dan penyesuaian ritme kerja.
Selain itu, para menteri yang baru dilantik ini masih perlu mendalami tupoksi sehingga secara faktual para menteri efektif bekerja baru tiga bulan sejak enam bulan menjabat.
"Jadi menurut saya Presiden harus berlaku adil terhadap pembantunya," katanya.
Jika Presiden merombak kabinet sekarang, katanya, sama artinya Presiden melakukan ketidakadilan terhadap para pembantunya.
"Memang isu perombakan kabinet menjadi rame di masyarakat namun bagi saya belum perlu presiden melakukan itu," katanya.
Menurut dia, hal yang harus dilakukan Presiden adalah penguatan terhadap para menteri agar meningkatkan kinerja.
Presiden Jokowi, katanya, tidak harus terpengaruh oleh opini yang mendorongnya untuk melakukan perombakan kabinet.
Jokowi sebaiknya secara terbuka menyatakan ke publik bahwa saat ini belum perlu reshuffle sehingga para menteri tetap berkonsentrasi penuh dalam bekerja. (Antara)
