Jika Rombak Kabinet, Jokowi Diminta Pilih Menteri Paham Birokrasi

Suara.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengatakan mayoritas sektor perekonomian di Indonesia saat ini mengalami penurunan. Hal itu dianggap terkait dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan, terutama jajaran kementerian, Presiden Joko Widodo.

Menurut Haryadi, kondisi itu terjadi tidak terlepas dari mekanisme birokrasi di jajaran kementerian. Meski presiden punya hak prerogatif memilih pembantunya sendiri, Haryadi berharap Jokowi bisa mengangkat menteri yang mengerti birokrasi jika nantinya menggelar reshuffle.

"Mengendalikan birokrasi di dunia usaha itu tidak mudah. Kalau menteri tidak piawai, maka akan menyulitkan pengusaha,"  kata Haryadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Haryadi mengatakan visi-misi pemerintah yang diusung oleh Jokowi selama ini diterjemahkan melalui program-program kerja di tingkat kementerian. Sialnya, Haryadi menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh kabinet selama ini malah memunculkan problem baru dan sangat berpengaruh pada sektor makro.

"Yang terjadi adalah begitu banyak peluang yang hilang, pendapatan menurun," kata Haryadi.

Bagaimnapun, kata Haryadi, perombakan kabinet merupakan jalan keluar yang patut dipertimbangkan presiden. Masa tugas menteri selama satu semester seharusnya bisa dijadikan sebagai tolok ukur evaluasi.

"Menurut kami waktu enam bulan sangat cukup untuk memberikan penilaian.  Di korporasi dua bulan sudah cukup. Jangan sampai sia-siakan waktu," tutupnya.