Suara.com - Tiga kartu unggulan untuk jaminan sosial dari pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla, seperti Kartu Indonesia sehat, Kartu indonesia Sejahterah dan Kartu Indonesia Pintar dianggap belum terealisasikan dengan baik untuk masyarakat.
Hal itu terlihat berdasarkan hasil survei yang diadakan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia (kedaiKOPI) pada periode 24 hingga 30 April 2015.
Survei terhadap program unggulan pemerintah menunjukkan 54,2 % pemilih belum puas terhadap Kartu Indonesia Hebat, Kartu Indonesia Sejahtera 64,9% dan Kartu Indonesia Pintar 60,2 %.
Selain itu, evaluasi publik terhadap program-program strategis pemerintah, berikut janji-janji kampanye Jokowi-JK seperti tertuang dalam Nawa Cita juga mendapatkan rapor merah dari publik.
"Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah merata pada semua segmen seperti pendidikan, pendapatan, usia, dan wilayah," Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio dalam acara diskusi evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2015).
Menurutnya, masyarakat juga belum puas terhadap kebijakan pemerintah diantaranya yakni pola penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), impor beras, kenaikan tarif dasar listrik dan gas.
Hasil survei ini dilakukan terhadap 450 responden dengan margin of Error (MoE)+/-4,62 persen pada tingkat 95%.
Pemilihan sampel dilakukan secara acak menggunakan metode sample acak bertingkat dengan memperlihatkan proporsi antara jumlah sample dengan jumlah pemilih di setiap kota.
Unit sampling primer survei (PSU) ini adalah kelurahan. Jumlah responden masing-masing PSU Depok, Tanggerang, Tanggerang Selatan, dan Bekasi.
Proses pengumpulan data melalui wawancara tatap muka. Wawancara menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 450 orang responden.
Responden adalah pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih ketika survei dilakukan.
TERPOPULER
