Suara.com - Presiden Joko Widodo dinilai masih belum bisa melepaskan pengaruh dari PDI Perjuangan sebagai partai pengusungnya.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, hal itu yang menjadi salah satu penyebab menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Menurut pemilih sebaiknya Jokowi menjaga jarak dengan PDI P yang disampaikan oleh 34.4 persen responden," kata Hendri dalam diskusi Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2015).
Menurut dia, tingkat kepercayaan masyarakat akan cenderung merosot tajam apabila dalam rencana perombakan kabinet kerja ini, nama kader PDI Perjuangan dimasukkan dalam pemerintahan Jokowi.
"Jadi bila kelak Jokowi menambah partai dari PDI P, maka besar kemungkinan dukungan masyarakat akan semakin kecil," kata dia.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia (kedaiKOPI) pada periode 24 hingga 30 April 2015, menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Tingkat kepuasan publik secara umum terhadap hanya 31.3 persen dan 65,5 persen mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintah," kata dia.
Survey dilakukan terhadap 450 responden dengan margin og Error (MoE)+/-4,62 persen pada tingkat kepercayaan metode sample acak bertingkat (multistage random smapling) dengan memperlihatkan proporsi antara jumlah sample dengan jumlah pemilij di setiap kota.
Unit sampling primer survei (PSU) ini adlaah kelirahan. Jumlah responden masing-masing PSU Depok, Tanggerang, Tanggerang Selatan dan Bekasi.
Proses pengumpulan data melalui wawancara tatap muka. Wawancara menggunakan kuesioner terstruktur terhadap 450 orang responden.
Responden adalah pemilih yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih ketika survei dilakukan.
