Pansel KPK Perempuan, Mereka Lebih Tahan Godaan

Suara.com - Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan susunan panitia seleksi KPK yang baru diumumkan Presiden Joko Widodo pagi tadi, sudah baik. Sebab, katanya, melibatkan berbagai disiplin ilmu.

"Saya mengapresiasi keputusan  Presiden mengenai pansel KPK ini, karena komposisinya melibatkan multidisiplin secara berimbang jadi tidak hanya fokus pada orang orang yang berlatar belakang hukum," kata Arsul di DPR, Kamis (21/5/2015).

Pansel KPK yang terdiri dari sembilan orang, seluruhnya perempuan. Politisi PPP menilai mereka mempunyai sisi positif, yaitu, bebas intervensi dari pihak manapun.

"Tapi barangkali dikira-kira ini, kenapa perempuan, barangkali perempuan lebih resisten terhadap kemungkinan intervensi titipan intervensi dan lain sebagainya, untuk calon KPK yang akan dipilih," kata dia.

Arsul mengatakan masalah gender tidak perlu dipermasalahkan karena yang terpenting adalah rekam jejak mereka yang baik dan bersih.

"Kita tidak relevan lagi melihat aspek gender perempuan semua atau apa, saya melihat latar belakang maupun pengalaman mereka. walaupun tentu barangkali Presiden punya pertimbangan sendiri apa kok yang dipilih perempuan semua. Tapi saya lihat itu bukan poin penting, poin pentingnya adalah latar belakang dan dikaitkan dengan harapan KPK ke depan," kata dia.

Dari latar belakang sembilan anggota pansel, kata Arsul, membuktikan Presiden Jokowi menginginkan calon pimpinan KPK kelak tidak hanya fokus pada penindakan, tapi pencegahan.

"Jadi bisa fokus pencegahan dan penguatan kelembagaan atau penataan kelembagaan KPK itu sendiri," kata dia.

Pagi tadi Presiden menyebutkan nama-nama Pansel KPK.

Pertama, Destry Damayanti. Destry seorang ekonom, ahli keuangan dan moneter. Dia akan menjabat Ketua Pansel KPK sekaligus anggota.

Kedua, Enny Nurbaningsih. Dia seorang pakar hukum tata negara. Selama ini dia menjabat Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di Pansel KPK, Enny akan menjabat wakil ketua merangkap anggota.

Ketiga, Harkristuti Haskrisnowo. Dia seorang pakar hukum pidana dan HAM. Selama ini dia menjabat Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham. Di Pansel KPK, Harkristuti akan berada di posisi anggota.

Keempat, Betti S Alisjabana, seorang ahli IT dan manajemen, di posisi anggota pansel.

Kelima, Yenti Garnasih, seorang pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang, di posisi anggota Pansel KPK.

Keenam, Supra Wimbarti, seorang ahli psikologi SDM dan pendidikan, sebagai anggota pansel.

Ketujuh, Natalia Subagyo, seorang ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, di posisi anggota.

Kedelapan, Diani Sadiawati, seorang ahli hukum dan selama ini menjadi Direktur Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas. Dia mengisi posisi anggota pansel.

Kesembilan, Meuthia Ganie-Rochman, ahli sosiologi korupsi dan modal sosial. Dia juga menjadi anggota pansel.

Setelah mengumumkan nama, Jokowi berharap Pansel KPK segera bekerja untuk menyeleksi dan menentukan nama calon pimpinan KPK yang selanjutnya diserahkan pada Presiden.

"Semua berkepentingan untuk melawan korupsi. Ini kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar, kalau kita bebas dari korupsi," kata Jokowi.