Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama curiga dengan sikap sebagian penghuni rumah susun sederhana sewa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, ketika didata.
"Waktu kita minta ganti KTP alamat rusun, di Marunda itu masih ada, hampir 200 orang gak mau, gak mau mengganti KTP. Kalau kita pikir secara logika ya, kalau saya sudah tinggal di suatu tempat ada petugas datang baik hati kasih saya KTP alamat sama dengan domisili, harusnya senang, kan. Nah kenapa ini gak mau," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2015).
Ahok curiga mereka punya niat kurang baik, seperti menjual kamar atau ingin menipu.
"Dia niat mau jual, lalu dia menolak dibuatkan kartu ATM bank DKI sebagai kartu pengenal, mereka juga menolak. Nah kalau udah buat ini, dia mau tipu KTP, tipu kartu Bank DKI, tipu surat perjanjian, agak susah. Nah jadi saya lihat, banyak sekali kok, saya punya data, banyak sekali dari mereka yang ga mau buat ini (kartu Bank DKI)," kata Ahok.
Pekan lalu, petugas pemerintah menyegel 30 unit kamar di rusunawa Marunda karena akan menjualnya.
"Jadi saya dapat laporan waktu hari Jumat, masih ada penghuni yang coba jual unit rusun. Penghuninya langsung usir. Ada juga kemarin ketemu ada kasus menantunya narkoba, jadi kita langsung usir saja," katanya.
Seperti diketahui, Minggu (24/5/2015) lalu, petugas Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, Satpol PP, Dinas Dukcapil DKI Jakarta, dibantu aparat kepolisian razia di rusunawa Marunda.
Hasilnya, sebanyak 30 unit rusun disegel karena pemiliknya tidak sesuai dengan surat-surat kelengkapan sewa dan dokumen kependudukan. Petugas menemukan ada praktek jual beli unit rusun atau alih sewa ke pihak ketiga.
Pemerintah Jakarta membangun rusunawa untuk membantu masyarakat kecil yang tidak memiliki tempat tinggal. Pemerintah akan menindaktegas apabila ada penyalahgunaan.
