Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta hanya sedang melakukan manuver politik dengan memanfaatkan para pedagang kaki lima di Monas.
Kritik itu disampaikan Ahok, sapaan akrab Gubernur, setelah anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra, Syarif, menghampiri para PKL tak tertampung di Lenggang Jakarta, kantin milik Pemda DKI di kawasan Monas.
Lenggang Jakarta sendiri adalah kantin yang didirikan khusus untuk pedagang oleh Pemda DKI Jakarta. Kantin itu diresmikan oleh Ahok pada 22 Mei kemarin dan menampung lebih dari 300 pedagang yang sebelumnya beraktivitas liar di sekitar Monas.
"Itu kan main politik. Anggota DPRD kan lucu," ketus Ahok di kantornya di Balai Kota Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Ia menuding Syarif tak paham peraturan daerah DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Monas adalah ring satu, dekat dengan banyak objek vital negara, dan karenanya PKL dilarang berjualan dalam kawasan itu. Ironisnya Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum itu disahkan oleh DPRD.
"Cabut dulu dong perdanya, yang mengatakan Monas adalah ring satu, jadi enggak boleh berjualan," sindir Ahok.
"Jadi anggota DPRD ngomong aja, itu Pak Syarif anggota terhormat kayak begitu, enggak mengerti Perda. Iya kan? Ini kan lucu. Dia mau dapat nama. Cabut dong, yang ketok palu perda kan kalian (DPRD DKI). Bukan zaman saya," tegas Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga menilai pedagang yang mengais rezeki di kawasan Monas kebanyakan bukan warga asli DKI.
"Kami ada nama binaan PKL lokal. Ada nama-namanya. Coba yang datang dicek, namanya sama atau enggak. Coba kalo dicek, KTP Madura lebih banyak," tegas dia.
TERPOPULER
