Di Sidang Praperadilan Novel Minta Kerja Polisi Diaudit

Liberty Jemadu, Nikolaus Tolen

Jum'at, 29 Mei 2015 | 14:21 WIB
Di Sidang Praperadilan Novel Minta Kerja Polisi Diaudit
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menghadiri sidang perdana gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/5) [Suara.com/Kurniawan Mas'ud].

Suara.com - Permohonan praperadilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat(29/5/2015). Sidang perdana itu mengagendakan pembacaan permohonan Novel, yang menggugat penangkapan tersangka dirinya oleh kepolisian.

Sidang pertama sebenarnya digelar pada Senin 25 Mei kemarin, tetapi kuasa hukum kepolisian tak menunjukkan batang hidungnya. Alhasil persidangan ditunda pada hari ini.

Dalam sidang ini Novel membacakan sendiri bagian pendahuluan dari permohonannya di depan hakim tunggal, Zuhairi. Dalam permohonan itu Novel meminta agar polisi memohon maaf pada dirinya dan keluarga, dalam sebuah spanduk yang ditegakkan di depan Gedung Mabes Polri.

"Pemohon meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan, memerintahkan termohon meminta maaf kepada Novel Baswedan dan keluarga melalui pemasangan baliho ukuran 3 x 6 meter di depan Kantor Mabes Polri, Jl Turnojoyo No.3 Jakarta Selatan dengan pemasangan menghadap jalan Raya selama 7 hari berturut-turut," kata Kuasa Hukum Novel, Muji Kartika Rahayu saat membacakan tuntutannya.

Selain itu, tuntutan lain yang diajukan oleh pihak Novel adalah agar hakim Zuhairi mengabulkan seluruh permohonan pemohon dan juga menyatakan tidak sahnya penangkapan terhadap Novel Baswedan.

"Meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan tidak sahnya penangkapan terhadap Novel Baswedan yang didasarkan pada surat perintah penangkapan No.SP/Kap/19/IV/2015/Dittipidum tertanggal 24 April 2015," kata Rahayu.

Selain itu, tuntutan lainnya adalah agar majelis hakim menyatakan ketidaksahnya penahanan terhadap Novel, dan segera memerintahkan termohon untuk melakukan audit kerja penyidik Polri.

"Meminta agar hakim menyatakan tidak sahnya penahanan terhadap Novel yang didasarkan pada surat perintah penahanan Nomor. SP.Han/10/V/2015/Dittipidum tertanggal 1 Mei 2015 dan memerintahkan termohon untuk melakukan audit kinerja penyidik dalam penangan kasus Novel Baswedan," tutup dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Polisi Bantah Hambat Proses Praperadilan Novel Baswedan

Polisi Bantah Hambat Proses Praperadilan Novel Baswedan

News | Jum'at, 29 Mei 2015 | 14:02 WIB

Polri Bantah Sengaja Tak Hadir di Sidang Praperadilan Novel

Polri Bantah Sengaja Tak Hadir di Sidang Praperadilan Novel

News | Senin, 25 Mei 2015 | 15:50 WIB

Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Novel karena Masih Sibuk

Polri Tak Hadiri Sidang Praperadilan Novel karena Masih Sibuk

News | Senin, 25 Mei 2015 | 15:01 WIB

Novel: Saya Tidak Melawan Polri, Polri Institusi Baik

Novel: Saya Tidak Melawan Polri, Polri Institusi Baik

News | Senin, 25 Mei 2015 | 14:02 WIB

Pengacara Novel Anggap Polri Tak Hargai Pengadilan

Pengacara Novel Anggap Polri Tak Hargai Pengadilan

News | Senin, 25 Mei 2015 | 13:25 WIB

Terkini

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:29 WIB

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 09:03 WIB

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:55 WIB

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 07:38 WIB

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:41 WIB

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:43 WIB

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:28 WIB