Suara.com - Setelah lama tak terdengar, wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta kembali didengungkan. Bertempat di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta, Minggu (7/6/2015), sejumlah pejabat negara, pakar, dan budayawan kumpul dan diskusi tentang Ibu Kota Pindah ke Mana.
Doktor ahli demografi (kependudukan) yang juga Staf Khusus Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago, Sonny Harry B. Harmadi, mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara harus seizin Presiden. Selain itu, harus dengan pertimbangan yang sangat matang.
"Itu tergantung Presiden, kalau mau dipindahin harus ada rencana pembangunannya, nggak mungkin 1-2 tahun aja persiapannya. Perlu bertahun-tahun persiapannya. Alasan emosional seperti macet dan banjir bukan solusi terkuat," kata Sonny. "Andrinof belum bicarakan secara khusus pemindahan Ibu Kota Negara, baru diskusi-diskusi saja."
Dasar yang paling penting, tambah Sonny, ialah pemindahan Ibu Kota Negara demi menekan jumlah pertumbuhan penduduk Jakarta.
Dan untuk saat ini, menurut Sonny saat ini yang terpenting untuk menekan beban Kota Jakarta ialah penataan ulang ruang dan kepemilikan tanah.
"Ini sangat sulit, orang nggak mau pindah. Tekanan penduduk tinggi, tapi kemampuan infrastruktur rendah," ujarnya.
Sony berharap jangan sampai wacana pemindahan Ibu Kota Negara malah menjadi problem baru, di mana, nantinya orang-orang akan berbondong membeli tanah di kota yang diisukan menjadi tempat baru. Kalau ini terjadi, katanya, konsep pemindahan Ibu Kota bisa dikatakan gagal.
"Jangan sampai pemindahan Ibu Kota jadi spekulasi ada rencana mau pindah Ibu Kota, orang berbondong-bondong beli tanah di isu tempatnya pindah ibu kota, akhirnya nggak bisa lagi dibangun ruang infrastruktur publik," kata dia.
Menurut Sonny saat ini Jakarta masih bisa dijadikan Ibu Kota. Secara ekonomi, tambah Sonny, kota ini masih memiliki manfaat.
