Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, menyayangkan sikap pemerintah yang dia nilai tidak mengindahkan hasil putusan pengadilan terhadap kisruh dualisme kepemimpinan Golkar. Padahal, menurutnya, putusan pengadilan sama tingginya dengan UU.
"Sayangnya keputusan pengadilan yang kekuatannya sama dengan undang-undang, tidak diindahkan oleh pihak lain, seolah Indonesia bukan negara hukum. Negara di bawah kekuasaan politik," kata Aburizal saat memberikan sambutan dalam acara syukuran ulang tahun ke 13 Kesatuan Perempuan Partai Golkar di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2015).
Itu sebabnya, Aburizal dan teman-temannya akan menyelesaikan kisruh Golkar melalui jalur hukum.
"Kita selalu gunakan jalur hukum untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita percaya kebenaran akan tiba. Kita berharap pemerintah menghargai putusan pengadilan, yang sama kedudukannya dengan undang-undang, tapi kita akan hadapi terus," katanya.
Dia berharap agar pemerintah dan pihak-pihak lainnya mengerti hukum sehingga setelah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak melakukan banding.
"Keputusan sela gak bisa dibanding, artinya harus mulai berjalan dan dipatuhi masyarakat kita, instansi pemerintah, dan masyarakat parpol," katanya.
