Suara.com - Kejaksaan Agung siap menahan enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat alat kontrasepsi jenis IUD KIT (Intra Uterin Device) di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp30 miliar.
"Tenang saja, nanti kita tahan semuanya, sabar jangan nafsu," kata Direktur Penyidikan Kejagung Maruli Hutagalung di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2015).
Maruli menjamin, siapapun yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung, pasti akan segera ditahan.
"Ini agar penyidiknya terpacu dengan masa tahanan, jadi berkas bisa cepat dilimpahkan ke pengadilan," jelasnya.
Disinggung soal adanya penambahan tersangka baru, Maruli enggan berandai-andai, tapi hal itu tidak menutup kemungkinan jika ada bukti baru.
"Bisa saja selama penyidik memiliki bukti keterlibatan orang lain," tutupnya.
Dalam kasus ini penyidik baru menetapkan enam orang tersangka, termasuk diantaranya adalah pejabat di BKBBN
Para tersangka, yakni Wiwit Ayu Wulandari (WAW) selaku Kasi Standarisasi Pelayanan Keluarga Berencana JalurPemerintah, Kasubdit Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Tertinggal, Terpecil dan Perbatasan Sobri Wijaya (SW), Sudarto (SD) selaku Direktur Utama PT. Hakayo Kridanusa, Slamet Purwanto (SP) selaku Direktur Operasional PT. Pharma Solindo dan Kepala Cabang PT Rajawali Nusindodan Sukaji (S), serta Direktur CV. Bulao Kencana Mukti yaitu Haruan Suarsono (HS).
Penetapan ini dilakukan setelah ditemukan bukti yang cukup terjadinya manipulasi atas pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi standar kesehatan. Akibatnya negara dirugikan higga mencapai sekitar Rp30 miliar.
Keenam tersangka dijerat dengan UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20/2001, dengan ancaman penjara selama 20 tahun.
