Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki sekitar 2 ribu bangunan sekolah yang kondisinya tidak layak untuk keperluan belajar mengajar. Namun semua sekolah itu belum bisa direnovasi.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan renovasi sekolah tidak dapat dilakukan pada tahun ini karena ada anggaran yang tak masuk akal. Sebab anggaran perbaikan untuk satu sekolah senilai Rp30-50 miliar.
"Ada berapa ya, 2000-an sekolah atau berapa saya lupa (yang harus di rehab). Ada berapa yang nggak masuk akal (anggarannya) kita hentikan. Sekarang harga satuannya nggak masuk akal. Dia gunakan harga satuan yang sama," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/8/2015).
"Ya kamu itung gini aja, masuk akal nggak sih rehab sekolah ada yang Rp30-50 miliar," Ahok menambahkan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengatakan, renovasi sekolah yang anggarannya mencapai Rp49 miliar untuk satu tempat itu ada di SMA Negeri 19, Tambora, Jakarta Barat, namun di sana terdapat 5 sekolah yang terdiri dari tiga SD, satu SMP dan satu SMA, serta di sana merupakan cagar budaya.
Menanggapi hal tersebut, Ahok masih janggal dengan pernyataan Arie.
"Nggak usah cagar budaya, kamu itung aja, bangun gedung itu, kalau biasa, Rp5 juta per meter. ya kan. Terus kalau Rp5 juta per meter, emang bangun sampai 1 hektar? Nggak masuk akal, bukan bangun baru lho, rehab," kata Ahok.
Adanya penggelembungan anggaran untuk merehab satu sekolah itu dikatakan Ahok, lantaran banyaknya oknum dari Dinas Pendidikan dan pihak kontraktor yang bermain. Ahok menargetkan renovasi sekolah-sekolah yang bangunannya sudah tua dan tidak layak ini akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang.
"Tapi kita sudah ketangkap kok (orang-orangnya siapa yang bermain). Begitu kita turunkan, periksa, memang harga satuannya kemahalan," jelas Ahok.
